Info Delegasi
Pengadilan Tinggi
Logo Pengadilan Negeri Bengkayang

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pengadilan Negeri Bengkayang

Jalan Guna Baru Trans Rangkang Kabupaten Bengkayang Telp. (0562) 4442052 - Fax. (0562) 4442053

Email : pnbengkayang2008@gmail.com Delegasi : perdata.pnbengkayang@gmail.com

Sistem Informasi Pengawasan MA-RISistem Informasi Penelusuran Perkara


Selamat Datang Di Website Pengadilan Negeri Bengkayang

Website Pengadilan Negeri Bengkayang merupakan implementasi dari Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I Nomor : 1-144/KMA/SK/I/2011 Tentang Pedoman Pelayanan Informasi Di Pengadilan dan sudah sesuai dengan Surat Dirjen Badilum No. 362/DJU/HM.02.3/IV/2015 Tentang Standarisasi Website Pengadilan

Selamat Datang Di Website Pengadilan Negeri Bengkayang

Pembangunan Zona Integritas Pengadilan Negeri Bengkayang

Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani merupakan program dan upaya Negara/Pemerintah Republik Indonesia untuk mewujudkan instansi pemerintah yang bebas dari korupsi, dan menjadi birokrasi yang bersih dan melayani melalui penerapan area-area perubahan yang merupakan “Road Map” Reformasi Birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
Pembangunan Zona Integritas Pengadilan Negeri Bengkayang

Akreditasi Penjaminan Mutu

Dengan Mengucapkan Puji Syukur Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Pengadilan Negeri Bengkayang Berhasil Meraih Predikat Akreditasi A Excellent

Akreditasi Penjaminan Mutu

Sistem Informasi Penelusuran Perkara

Dapatkan informasi Perkara di Pengadilan Negeri Bengkayang dimana saja dan kapan saja melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) secara online

Sistem Informasi Penelusuran Perkara

E-Court ( Electronic Justice System )

Layanan E-Court adalah Layanan Pengguna Terdaftar Untuk Pendaftaran Perkara Secara Online, Pembayaran Biaya Panjar Perkara Secara Online dan Pemanggilan Secara Online. Layanan permohonan menggunakan E-Court digunakan untuk Advokat / Pengacara yang ingin mendaftarkan Gugatan secara Online.

E-Court ( Electronic Justice System )

Anda dapat menggunakan ERATERANG. Apa itu Eraterang?

Eraterang / Surat Keterangan Elektronik adalah layanan permohonan Surat Keterangan secara elektronik yang dapat diakses oleh Pemohon dimanapun ia berada selama memiliki akses internet. Jenis Surat Keterangan yang dilayani melalui Eraterang meliputi ; Surat Keterangan Tidak Dinyatakan Pailit, Surat Keterangan Tidak Pernah Dipidana dan Surat Keterangan Tidak Sedang Dicabut Hak Pilihnya.

Anda dapat menggunakan ERATERANG. Apa itu Eraterang?

Sistem Informasi Pengawasan Mahkamah Agung

SIWAS ditujukan untuk Anda yang memiliki informasi dan ingin melaporkan suatu perbuatan berindikasi pelanggaran yang terjadi di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia atau Peradilan di bawahnya.
Penanganan Whistleblowing tidak melayani pengaduan saudara yang berkaitan dengan masalah perkara.
Sistem Informasi Pengawasan Mahkamah Agung

Bebas Biaya Perkara Bagi Masyarakat Tidak Mampu

Anda Yang Kurang Mampu Berhak Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum Secara Cuma-cuma

Bebas Biaya Perkara Bagi Masyarakat Tidak Mampu
Penayangan Video Informasi Mengenai Gugatan Sederhana.
Video Informasi Gugatan Sederhana
Website Pengadilan Negeri Bengkayang sudah menggunakan fitur aksesbilitas bagi difabel. Salah satunya adalah anda dapat mendengarkan teks yang telah di seleksi. Sehingga memudahkan anda membaca informasi yang kami sediak
Fitur Aksesibilitas Bagi Difabel

Template Website ini merupakan standarisasi website untuk seluruh badan peradilan di bawah naungan Mahkamah Agung

Dengan motto "TANGGUH" Tanggung Jawab, Adil, Ngayomi, Gigih, Unggul, Harmonis Pengadilan Negeri Bengkayang selalu berusaha meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan kepuasan para pencari keadilan dalam rangka mewujudkan badan peradilan yang agung.

JADWAL PERSIDANGAN HARI INI

  • Tanggal No. Perkara Sidang Keliling Ruangan Agenda
    Kamis, 27 Feb. 2020 7/Pdt.G/2020/PN Bek Tidak RUANG SIDANG JUSTISIA Sidang Pertama
  • Tanggal No. Perkara Sidang Keliling Ruangan Agenda
    Kamis, 27 Feb. 2020 6/Pdt.G/2020/PN Bek Tidak RUANG SIDANG JUSTISIA Sidang Pertama
  • Tanggal No. Perkara Sidang Keliling Ruangan Agenda
    Kamis, 27 Feb. 2020 5/Pdt.G/2020/PN Bek Tidak RUANG SIDANG JUSTISIA Upaya Perdamaian
  • Tanggal No. Perkara Sidang Keliling Ruangan Agenda
    Kamis, 27 Feb. 2020 40/Pid.B/2020/PN Bek Tidak RUANG SIDANG JUSTISIA Sidang Pertama
  • Tanggal No. Perkara Sidang Keliling Ruangan Agenda
    Kamis, 27 Feb. 2020 39/Pid.B/2020/PN Bek Tidak RUANG SIDANG JUSTISIA Sidang Pertama
  • Tanggal No. Perkara Sidang Keliling Ruangan Agenda
    Kamis, 27 Feb. 2020 38/Pid.B/2020/PN Bek Tidak RUANG SIDANG JUSTISIA Sidang Pertama
  • Tanggal No. Perkara Sidang Keliling Ruangan Agenda
    Kamis, 27 Feb. 2020 36/Pid.B/2020/PN Bek Tidak RUANG SIDANG JUSTISIA Mendengarkan Keterangan Saksi
  • Tanggal No. Perkara Sidang Keliling Ruangan Agenda
    Kamis, 27 Feb. 2020 35/Pid.B/2020/PN Bek Tidak RUANG SIDANG JUSTISIA Mendengarkan Keterangan Saksi
  • Tanggal No. Perkara Sidang Keliling Ruangan Agenda
    Kamis, 27 Feb. 2020 24/Pdt.G/2019/PN Bek Tidak RUANG SIDANG JUSTISIA Pengajuan Bukti Surat dari Tergugat dan Saksi dari Tergugat
Total : 9 persidangan.

Sistem Informasi Penelusuran Perkara

SIPPAplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), merupakan aplikasi administrasi dan penyediaan informasi perkara baik untuk pihak internal pengadilan, maupun pihak eksternal pengadilan. Pengunjung dapat melakukan penelusuran data perkara (jadwal sidang sampai dengan putusan) melalui aplikasi ini.

Lebih Lanjut

Pencarian Dokumen Putusan di Direktori Putusan Mahkamah Agung

DirPutPencarian cepat Dokumen Putusan di Database Direktori Putusan Mahkamah Agung Agung Republik Indonesia

Pencarian Peraturan Perundangan, Kebijakan Peradilan dan Yurisprudensi

DJIHPencarian cepat peraturan dan kebijakan dalam Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Mahkamah Agung Republik Indonesia

 


  • Berita Terbaru Mahkamah Agung

  • PRESIDEN JOKOWI: TERIMA KASIH MAHKAMAH AGUNG YANG TELAH MELAKUKAN REFORMASI BESAR-BESARAN TERHADAP DUNIA PERADILAN INDONESIA
    Rabu, 26 Februari 2020 14:54 WIB.
    Jakarta-Humas MA: Atas nama pemerintah dan rakyat Indonesia, saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada jajaran Mahkamah Agung di bawah kepemimpinan bapak Hatta Ali, yang telah melakukan reformasi besar-besaran terhadap dunia peradilan kita dalam melayani masyarakat kita secara cepat, secara transparan untuk memberikan keadilan dan rasa adil kepada masyarakat. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo saat memberikan sambutan pada acara Sidang Istimewa Laporan Tahunan Mahkamah Agung di Jakarta Convention Centre, pada Rabu, 26 Februari 2020. Lebih lanjut, Jokowi menyampaikan bahwa kecepatan dan keterbukaan adalah kunci penting. Hal tersebut terlihat Mahkamah Agung semakin sederhana, semakin cepat, semakin transparan dan hasilnya sudah terasa bahwa dari 20.275 beban perkara di tahun 2019 hanya tersisa 217 perkara yang belum diputus. Ini adalah jumlah terendah sepanjang berdirinya MA. Sekali lagi terima kasih bapak Ketua, kata Jokowi. Pada kesempatan yang juga dihadiri oleh Wakil Presiden Republik Indonesia, KH. Maruf Amin tersebut, Jokowi menyampaikan bahwa ia sangat menghargai upaya Mahkamah Agung untuk mewujudkan peradilan yang sederhana yang cepat dan berbiaya ringan. Ada E-court, e-summons,e-Filling, e-payment dan e-litigation .Jokowi mengatakan bahwa ia paham tantangan yang dihadapi Mahkamah Agung dan jajarannya sangatlah berat dan tidaklah mudah. Untuk itu, Jokowi menyampaikan bahwa dalam kerangka reformasi peradilan Ia akan terus mendukung Mahkamah Agung untuk terus meningkatkan kualitas putusan para hakim melalui peningkatan sumber daya manusia (SDM) baik SDM calon hakim maupun hakim yang sudah ada. Saya yakin dengan kualitas SDM yang semakin baik maka kualitas putusan akan semakin baik, jelas mantan walikota Solo tersebut. Selain itu, Jokowi juga mendukung upaya Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial untuk meningkatkan pengawasan hakim, karena menurutnya kredibilitas lembaga peradilan sangat ditentukan oleh kredibilitas para hakimnya. Karena itu Jokowi mengatakan reward dan punishment harus diterapkan secara konsisten. Hakim-hakim yang bersih dan berkualitas harus diberi penghargaan sehingga tercipta peradilan yang bersih, peradilan yang berwibawa seperti yang diharapkan oleh seluruh masyarakat, ucap Jokowi yangh disambut tepuk tangan para hadirin. Jokowi menegaskan bahwa tumbuhnya kepercayaan kepada peradilan adalah bagian yang sangat mendasar tumbuhnya kepercayaan masyarakat kepada hukum. Kita ingin dalam masyarakat Indonesia tumbuh budaya sadar dan taat hukum, sehingga hukum tidak tampil dengan wajah yang represif yang menuntut kerja para penuntut hukum tapi sadar hukum sudah hidup dalam budaya masyarakat sehingga kerja-kerja para penegak hukum menjadi lebih ringan. (azh/RS/photo pepy)
    | Selengkapnya |
  • KETUA MAHKAMAH AGUNG SAMPAIKAN LAPORAN TAHUNAN MAHKAMAH AGUNG DI HADAPAN PRESIDEN JOKO WIDODO
    Rabu, 26 Februari 2020 14:05 WIB.
    Jakarta - Humas: Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Prof. Dr. M. Hatta Ali, SH., MH, menyampaikan pidato Laporan Tahunan Mahkamah Agung tahun 2019 di hadapan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo pada Rabu pagi, 26 Februari 2020 di Jakarta Convention Centre pada Sidang Istimewa Laporan Tahunan Mahkamah Agung.Penyampaian Laporan ini juga disaksikan oleh Wakil Presiden Republik Indonesia, KH. Ma'ruf Amin,Wakil Presiden RI ke enam Tris Sutrisno, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Wakil Ketua Mahkamah Agung Qatar, Wakil MA Sudan, Wakil Ketua MA Arab Saudi, Wakil Ketua MA Jepang, para Hakim Agung, para Hakim Adhoc, para Menteri Kabinet Indonesia Maju, para Duta Besar, dan undangan lainnya. Mengawali Laporan Tahunannya, Hatta Ali mengutip pernyataan Ruth Bader Ginsburg, Hakim Agung Amerika Serikat bahwa so often in life, things that you regard as an impediment turn out to be great good fortune, seringkali dalam hidup, hal yang kita anggap sebagai rintangan justru menjadi keberuntungan terbaik bagi kita. Delapan tahun yang lalu, Hatta Ali mengatakan ketika pucuk pimpinan tertinggi lembaga peradilan diamanahkan kepadanya, berbagai tantangan sudah berada di depan mata untuk segera dibenahi mulai dari perkara yang kian menumpuk dengan penyelesaian yang lambat, sulitnya akses terhadap keadilan, serta rendahnya kepercayaan publik terhadap institusi peradilan. Kemudian, kata mantan Juru Bicara Mahkamah Agung itu bahwasecara perlahan berbagai tantangan tersebut bisa dibenahi dengan kerja bersama semua elemen baik internal maupun eksternal. Berbagai pengalaman terbaik (best practices) dalam bidang manajemen perkara dan teknis yudisial disertai riset dalam rangka revitalisasi fungsi Mahkamah Agung kita rangkum sebagai bahan dalam proses pembaruan peradilan di Indonesia. Selain itu, kami juga mendengar suara publik dalam perumusan berbagai kebijakan demi mendekatkan lembaga peradilan dengan masyarakat, terang Hatta. Dalam bidang manajemen perkara, pondasi Sistem Kamar yang telah diletakkan pada masa kepemimpinan Ketua MA sebelumnya, mulai diimplementasikan secara komprehensif sejak tahun 2013. Sebagai sebuah kebijakan yang mengubah zona nyaman yang pernah berlangsung lama, sistem ini tentunya tidak lepas dari perdebatan internal MA, namun saya yakin sistem ini adalah sistem terbaik dalam pelaksanaan fungsi dan wewenang MA. SISTEM KAMAR MEMBUAHKAN HASIL Pada acara yang dihadiri oleh Ketua Pengadilan Tinggi dari seluruh Indonesia itu, Hatta Ali menyampaikan implementasi Sistem Kamar telah membuahkan hasil yang signifikan dalam penanganan perkara khususnya melalui penerapan sistem membaca berkas secara serentak serta penyederhanaan format putusan Kasasi dan PK. Hasilnya terlihat antara lain dari trend produktivitas memutus MA yang meningkat setiap tahun. Produktivitas memutus MA mencatatkan rekor baru dimana jumlah perkara yang diputus pada tahun 2019 sebanyak 20.058 perkara merupakan jumlah perkara terbanyak yang diputus dalam sejarah Mahkamah Agung, dan diikuti rasio produktivitas memutus MA pada tahun 2019 yang mencapai 98,93% sebagai yang terbesar sepanjang sejarah MA. Penerapan sistem kamar juga telah mempercepat proses penyelesaian perkara di MA. Hal ini tergambar dalam kerja keras semua komponen terkait dengan penyelesaian perkara hingga jumlah sisa tunggakan perkara di MA terus menurun dari puluhan ribu menjadi 217 perkara pada tahun 2019, dan ini merupakan jumlah sisa perkara terendah dalam sejarah MA. Demikian halnya pengaturan jangka waktu penanganan perkara dalam sistem Kamar mendorong peningkatan rerata waktu memutus perkara di bawah 3 bulan menjadi 19.373 perkara atau 96,58% dari seluruh perkara yang diputus pada tahun 2019. Rekor ini dicapai di tengah keterbatasan jumlah Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc pada MA dimana pada tahun 2019 saja terdapat 3 Hakim Agung yang Purnabhakti dan 2 Hakim Agung yang meninggal dunia, padahal pada saat yang sama jumlah perkara yang diterima Mahkamah Agung mencapai jumlah terbesar dalam satu dekade ini yaitu sebanyak 19.369 perkara. Sistem Kamar terus diperkuat melalui berbagai studi yang antara lain dilakukan dengan tujuan menjaga kesatuan penerapan hukum dan konsistensi putusan MA. Pada tahun 2019 Mahkamah Agung mengeluarkan SK KMA Nomor 268 Tahun 2019 tentang Pemilahan Perkara pada Mahkamah Agung, yang diharapkan bisa mengurangi derasnya arus perkara sehingga MA dapat fokus menjawab isu-isu hukum penting bagi perkembangan hukum di tanah air. ELEMEN KUNCI DALAM MENJAGA WIBAWA MAHKAMAH AGUNG Di hadapan Presiden Hatta Ali juga menjelaskan bahwa pengawasan dan pembinaan menjadi salah satu elemen kunci dalam menjaga kewibawaan, harkat dan martabat lembaga peradilan. Untuk menciptakan iklim yang meminimalisir segala bentuk pelanggaran, maka dilakukan berbagai upaya berkesinambungan baik secara mandiri maupun dengan dukungan pihak eksternal. Salah satu sistem yang dibangun saat ini sesuai dengan standar internasional adalah Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) yang telah diadopsi melalui SNI ISO 37001. Sistem ini dirancang bagi pengadilan untuk menaati peraturan perundang-undangan dengan kemampuan mencegah (prevent), mendeteksi (detect), dan menangani (respond) tindak pidana suap. Berdasarkan hasil penilaian atas 43 klausul yang menjadi kriteria SMAP pada lembaga peradilan, maka terdapat 7 pengadilan yaitu PN.Klas I A Khusus Jakarta Pusat dan Makassar, PN.Klas IA Yogyakarta, Denpasar, dan Padang, serta PN. Klas I B Ternate dan Pangkal Pinang yang telah mendapatkan pengakuan berupa sertifikat sebagai lembaga yang telah menerapkan manajemen anti penyuapan sesuai dengan standar internasional. Tindakan preventif lainnya dilakukan melalui pembentukan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) / Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM). Pada tahun 2019, terdapat 63 Satuan Kerja (satker) yang memperoleh predikat Zona Integritas menuju WBK/WBBM, yang melengkapi 7 satker pada tahun sebelumnya. Penghargaan ini diikuti pemberian penghargaan kepada Ketua Mahkamah Agung sebagai Pemimpin Perubahan Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM serta 14 Pimpinan Pengadilan sebagai Tokoh Pelopor Perubahan Tahun 2019. Selain tindakan preventif, MA secara responsif telah menangani 2.952 pengaduan dan dari jumlah tersebut telah selesai diproses sebanyak 1.956 pengaduan dan 996 pengaduan masih dalam proses penyelesaian. Berdasarkan hasil pemeriksaaan atas pengaduan-pengaduan tersebut, MA menjatuhkan hukuman disiplin terhadap 179 orang Hakim, Hakim Ad Hoc dan Aparatur Peradilan lainnya. Selain itu, untuk menjaga keluhuran martabat dan kehormatan Hakim, telah diadakan Sidang Majelis Kehormatan Hakim oleh MA bersama KY terhadap 4 orang Hakim yang kesemuanya telah dinyatakan terbukti melakukan pelanggaran dan dijatuhi hukuman disiplin berat. Semua upaya di bidang pengawasan dan pembinaan telah pula diuji melalui survey kepuasan publik terhadap pelayanan pengadilan yang dilakukan oleh pihak eksternal yaitu LP3ES (Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial) melalui analisis kualitas layanan (SERQUVAL). Berdasarkan hasil survey tersebut, secara keseluruhan indeks kepuasan publik terhadap lembaga peradilan sebesar 76% atau termasuk kategori Baik berdasarkan klasifikasi Indeks yang digunakan oleh BPS. Layanan peradilan yang mendapat kategori baik tersebut secara rinci yaitu : layanan informasi 74%, layanan administrasi dan sidang 75%, layanan mediasi 75%, dan layanan bantuan hukum 79%. Mengakhiri laporannya, Hatta Ali menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih pada seluruh Hakim dan Aparatur Peradilan di Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan dari Sabang sampai Merauke, dari Melonguane sampai Rote Ndao, yang telah bekerja dengan sungguh-sungguh tanpa mengenal lelah demi kemajuan badan peradilan. Penghargaan dan ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada seluruh pihak yang telah turut serta bersama-sama membantu pelaksanaan tugas dan fungsi MA, dari pihak eksekutif dan legislatif pada tingkat pusat maupun daerah, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, media massa, dunia pendidikan, Mahkamah Agung dan pemerintah negara-negara sahabat, serta mitra-mitra pembaharuan Mahkamah Agung, kata Hatta Ali menutup laporannya. (azh/RS/photo pepy)
    | Selengkapnya |
  • PAMERAN KAMPUNG HUKUM TAHUN 2020 RESMI DIBUKA
    Selasa, 25 Februari 2020 11:15 WIB.
    Jakarta- Humas: Pameran Kampung Hukum tahun 2020 dalam rangka Sidang Istimewa Laporan Tahunan Mahkamah Agung secara resmi telah dibuka pada Selasa pagi, 25 Februari 2020 di Plennary Hall Jakarta Convention Centre. Prosesi pembukaan dilakukan oleh Ketua Mahkamah Agung, Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial, dan Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial. Pamerah Kampung Hukum merupakan hajatan Mahkamah Agung pada setiap tahunnya. Kegiatan yang berbarengan dengan Sidang Istimewa Laporan Tahunan Mahkamah Agung ini bertujuan untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses informasi langsung terkait tugas pokok dan fungsi Mahkamah Agung, serta berbagai kebijakan dan inovasi lainnya. Selain itu masyarakat juga bisa mendapatkan informasi dari para peserta pameran yang berasal dari Kementrian/Lembaga dan mitra Bank. Dalam sambutan pembukaannya, Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial, Dr. Sunarto, SH., MH, mengatakan bahwa pameran tahun ini berbeda dengan penyelenggaraan tahun-tahun sebelumnya. Di mana biasanya hanya diselenggarakan satu hari, tahun ini, pameran Kampung Hukum diselenggarakan pada 25 dan 26 Februari 2020. Hal ini diharapkan bisa memberikan informasi yang lebih banyak bagi masyarakat. Selain itu, masih menurut Sunarto, bahwa pengunjung juga bisa menikmati talk show, hiburan edukatif, dan acara lainnya secara lebih leluasa. Pameran ini diikuti oleh tiga puluh satu peserta, yang terdiri dari Eselon Satu pada Mahkamah Agung, Lembaga/Kementrian, dan mitra Bank,yaitu: Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI Badan Pendidikan dan Pelatihan Mahkamah Agung Kepaniteraan Mahkamah Agung Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Mahkamah Konstitusi Badan Narkotika Negara Majelis Permusyawaratan Rakyat Dewan Perwakilan Rakyat Komisi Yudisial Polisi RI Kementrian Hukum dan HAM Kementrian Teknologi dan Informasi Komisi Pemberantasan Korupsi PPATK LPSK Otoritas Jasa Keuangan Tim Pembaruan Mahkamah Agung Kesehatan Mahkamah Agung Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Bank Rakyat Indonesia Bank Negara Indonesia Bank Tabungan Negara Bank Mandiri Bank Syariah Mandiri BNI SYARIAH BRI SYARIAH Mandiri Inhealth Jasindo Acara yang dibuka dengan tarian Papua ini dihadiri oleh para Pimpinan MA, Hakim Agung, Hakim Adhoc, pejabat Eselon 1 Mahkamah Agung, para Ketua Pengadilan Tingkat Bandingdari seluruh Indonesia, Ketua Pengadilan Tingkat Pertama wilayah Jabodetabek, para Ketua Lembaga, para mahasiswa dan lainnya. Ketika berita diturunkan, para pengunjung sedang menikmati talk show dengan tema E-Litigasi sebagai Perwujudan Modernisasi Peradilan yang dimoderatori oleh Rosiana Silalahi. (azh/RS)
    | Selengkapnya |
  • KETUA MAHKAMAH AGUNG MENERIMA KUNJUNGAN REKTOR UNIVERSITAS IMAM MUHAMMAD IBNU SUUD KERAJAAN ARAB SAUDI
    Senin, 24 Februari 2020 12:52 WIB.
    Jakarta " Humas : Ketua Mahkamah Agung RI Prof. DR. M. Hatta Ali, SH., MH didampingi oleh Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial dan Non Yudisial, Ketua Kamar Agama serta Direktur Jenderal Peradilan Agama menerima kunjungan Universitas Imam Muhammad Ibnu Suud Kerajaan Arab Saudi, yang dipimpin oleh Syeikh Prof.Dr. Ahmad bin Salim Al Amiri sebagai Rektor , pada hari Senin 24/2/2020 dan beberapa delegasi sebagai berikut : 1. Dr.Fahd Lilhaedan (Wakil Rektor bagian akademik) 2. Dr. Hadzal Athibi (Dekan bagian kediklatan luar negeri) 3. Dr.Ghozi Assadakhon (dekan univ imam ibnu suud cabang Jakarta LIPIA) 4. Dr.Fahd Assamiry ( legal univ imam mhmd ibnu suud cabang jkt) 5. Dr.Umar Rosud ( Pengajar Diklat pada Higher Judicial Institute Riyadh Arab Saudi) Kunjungan ini dalam rangka bersilaturohmi dalam lawatan kedinasan bahwa pihak Universitas telah siap untuk menyelenggarakan diklat bagi para hakim yang sudah lulus seleksi test wawancara beberapa waktu yang lalu dan akan mengikuti diklat selama 4 minggu. Rektor Universitas Imam Muhammad Ibnu Suud sangat senang para hakim yang mengikuti diklat pada Higher Judicial Institute Riyadh penuh dengan keseriusan, memiliki wawasan terkait penyelesaian permasalahan pada peradilan yang bisa dikomparasikan dengan sistem peradilan di Arab Saudi. Dan kami sepakat bahwa hubungan antara Indonesia dengan Arab Saudi tercatat dalam sejarah, kerjasama antara Mahkamah Agung RI dan Universitas Imam Muhammad Ibnu Suud (Higher Judicial Institute) harus terus dilanjutkan dan ditingkat demi kebutuhan peningkatan kwalitas SDM peradilan Indonesia imbuh Prof.Dr. Ahmad bin Salim Al amiri. Di Mahkamah Agung Rektor Universitas Imam Muhammad Ibnu Suud Kerajaan Arab Saudi juga mengunjugi ruang Kusumaatmaja lantai 14 dan juga Museum Mahkamah Agung. (Humas)
    | Selengkapnya |
  • KETUA MA MELANTIK TIGA KETUA MUDA PADA MAHKAMAH AGUNG RI
    Jumat, 21 Februari 2020 11:54 WIB.
    Jakarta " Humas: Ketua Mahkamah Agung, Prof. Dr. M. Hatta Ali., SH., MH., memimpin Sidang Paripurna Pengambilan Sumpah Jabatan dan Pelantikan tiga Ketua Muda Mahkamah Agung pada hari Jumat, 21 Februari 2020 pukul 10.00. WIB di ruang Prof. Dr. Kusumah Atmadja, Mahkamah Agung, Jakarta. Ketiga Ketua Muda tersebut adalah, Ketua Muda Pembinaan, Ketua Muda Pengawasan, dan Ketua Muda Perdata. Para Ketua Muda yang dilantik yaitu: Prof. Dr. Takdir Rahmadi, SH., LLM. sebagai Ketua Muda Pembinaan Mahkamah Agung. Ini adalah kali kedua bagi Takdir mengemban amanah sebagai Ketua Muda Pembinaan. Dr. H. Andi Samsan Nganro, SH., MH, sebagai Ketua Muda Pengawasan. Juru Bicara Mahkamah Agung ini menggantikan posisi Dr. Sunarto, SH., M.Hum, yang telah telah dilantik menjadi Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial pada 23 Mei 2018 lalu. I Gusti Agung Sumanatha, SH., MH,. Hakim Agung pada Kamar Perdata tersebut menggantikan posisi Soltani Mohdally, SH., MH yang telah memasuki masa pensiun pada 1 Maret 2019 lalu. Pelantikan tiga Ketua Muda tersebut berdasarkan dua Keputusan Presiden, yaitu Keputusan Presiden No 20/P Tahun 2020 tanggal 18 Februari 2020 dan Keputusan Presiden Nomor 21/P tahun 2020 tanggal 18 Februari 2020. Dalam sumpahnya, para Ketua Muda tersebut berjanji akan memenuhi kewajiban sebagai Ketua Muda Mahakamah Agung dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya dan memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia (UUD NKRI) Tahun 1945 dan menjalankan segala peraturan perundang-undanngan dengan selurus-lurusnya menurut UUD NKRI Tahun 1945. Mereka juga berjanji akan berbakti kepada Nusa dan Bangsa. Pimpinan Mahkamah Agung, Ketua Mahkamah Konstitusi, Ketua Komisi Yudisial, Hakim Agung, Jaksa Agung, Hakim Ad Hoc turut hadir menyaksikan acara pelantikan ini. Selain itu acara ini juga dihadiri oleh pejabat Eselon 1-4 Mahkamah Agung, para mantan hakim agung dan undangan lainnya. (azh/RS/photo pepy)
    | Selengkapnya |
  • Berita Terbaru Badan Peradilan Umum

  • PELUNCURAN (LAUNCHING) RUANG PERSIDANGAN MODERN BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI PENGADILAN NEGERI BOGOR
    Jumat, 14 Februari 2020
    Dalam rangka mendukung pencapaian VISI Mahkamah Agung Republik Indonesia Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang Agung maka Pengadilan Negeri Bogor Kelas I B terus melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan bagi masyarakat pencari keadilan; Peluncuran ruang persidangan modern berbasis teknologi informasi di Pengadilan Negeri Bogor Kelas I B merupakan langkah nyata pengadilan sebagai unit kerja di bawah Mahkamah Agung dalam mendukung dan melaksanakan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik, yang menjamin akuntabilitas, kredibilitas dan transparansi, melalui optimalisasi penggunaan perangkat elektronik yang modern dengan berbasis Teknologi Informasi terpadu; Ruang persidangan tersebut selanjutnya akan digunakan dalam proses pemeriksaan perkara baik pidana maupun perdata, dengan kelengkapan alat yang tersedia tersebut misalnya dalam hal pemeriksaan Saksi atau Ahli di pengadilan dapat dilakukan secara jarak jauh dengan menggunakan video conference. Dalam sambutannya Ketua Pengadilan Negeri Bogor Kelas I B Bapak H. Ridwan, S.H., M.H. menyampaikan bahwa peralatan berbasis teknologi informasi yang tersedia pada ruang persidangan modern ini diperoleh atas bantuan atau hibah dari Pemerintah Kota Bogor dalam rangka mendukung dan merealisasikan program Walikota Bogor untuk menjadikan Kota Bogor sebagai Smart City/Cyber City;
    Selengkapnya
  • PEMBINAAN DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM DI WILAYAH PENGADILAN TINGGI DENPASAR
    Rabu, 12 Februari 2020
    Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Dr. Prim Haryadi SH, MH, mengadakan pembinaan di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Denpasar, pada 11-12 Februari 2020. Pembinaan ini didahului dengan Peninjauan Pembangunan Gedung Baru Pengadilan Negeri Badung, pada hari Selasa, 11 Februari 2020. Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan pembinan dan peresmian Mushala Baitul Hikmah di Pengadilan Negeri Denpasar. Kegiatan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum diakhiri dengan pembinaan di Pengadilan Tinggi Denpasar, pada Rabu, 12 Februari 2020
    Selengkapnya
  • RAPAT PERSIAPAN PAMERAN KAMPUNG HUKUM MA RI
    Selasa, 11 Februari 2020
    Selengkapnya
  • PELETAKAN BATU PERTAMA PEMBANGUNAN GEDUNG PENGADILAN RAMAH ANAK DI PN RENGAT
    Selasa, 11 Februari 2020
    Direktur Jendral Badan Pengadilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Dr. H. Prim Haryadi. S.H M.H melakukan peletakan batu pertama, pembangunan Gedung Pengadilan Ramah Anak Pengadilan Negeri Rengat Kelas II, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, Senin (03/02/2020). Turut hadir dalam acara Ketua pengadilan tinggi pekanbaru, Cicut Sutiatso. SH M.Hum, Wakil Bupati Indragiri Hulu, H. Khairizal, SE. M.Si, Ketua Pengadilan Negeri Rengat, Darma Indo Damanik, S.H. M.Kn, direktur pembinaan tenaga teknis Pengadilan Umum MA RI, sekretaris direktoral jendral badan pengadilan umum MA RI, wakil ketua pengadilan tinggi pekanbaru, Forkopimda Kabupaten Indragiri Hulu, dan kepala OPD Indragiri Hulu.
    Selengkapnya
  • SOSIALISASI PENINGKATAN EFEKTIVITAS PEMBANGUNAN WBK/WBBM DI DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
    Kamis, 30 Januari 2020
    Selengkapnya

Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas

Dengan motto "TANGGUH" Tanggung Jawab, Adil, Ngayomi, Gigih, Unggul, Harmonis Pengadilan Negeri Bengkayang selalu berusaha meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan kepuasan para pencari keadilan dalam rangka mewujudkan badan peradilan yang agung.