Info Delegasi
Pengadilan Tinggi
Logo Pengadilan Negeri Bengkayang

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pengadilan Negeri Bengkayang

Jalan Guna Baru Trans Rangkang Kabupaten Bengkayang Telp. (0562) 4442052 - Fax. (0562) 4442053

Email : pnbengkayang2008@gmail.com Delegasi : perdata.pnbengkayang@gmail.com

Sistem Informasi Pengawasan MA-RISistem Informasi Penelusuran Perkara


Website Pengadilan Negeri Bengkayang

Website Pengadilan Negeri Bengkayang merupakan implementasi dari Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I Nomor : 1-144/KMA/SK/I/2011 Tentang Pedoman Pelayanan Informasi Di Pengadilan dan sudah sesuai dengan Surat Dirjen Badilum No. 362/DJU/HM.02.3/IV/2015 Tentang Standarisasi Website Pengadilan

Website Pengadilan Negeri Bengkayang

Kawasan Zona Anti Gratifikasi Pengadlan Negeri Bengkayang

Kawasan Zona Anti Gratifikasi Pengadlan Negeri Bengkayang

Pembangunan Zona Integritas Pengadilan Negeri Bengkayang

Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani merupakan program dan upaya Negara/Pemerintah Republik Indonesia untuk mewujudkan instansi pemerintah yang bebas dari korupsi, dan menjadi birokrasi yang bersih dan melayani melalui penerapan area-area perubahan yang merupakan “Road Map” Reformasi Birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
Pembangunan Zona Integritas Pengadilan Negeri Bengkayang

SI MAYA

Assisten Virtual Pengadilan Negeri Bengkayang

Si Maya adalah salah satu terobosan inovasi Pengadilan Negeri Bengkayang dalam meningkatkan pelayanan informasi di Pengadilan Negeri Bengkayang. Pengguna Jasa Layanan dapat menghubungi SI MAya pada media Whatsapp 089520177555. SI Maya segera merespon pertanyaan Bapak/Ibu dengan cepat.

Assisten Virtual Pengadilan Negeri Bengkayang

Akreditasi Penjaminan Mutu

Dengan Mengucapkan Puji Syukur Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Pengadilan Negeri Bengkayang Berhasil Meraih Predikat Akreditasi A Excellent

Akreditasi Penjaminan Mutu

Sistem Informasi Penelusuran Perkara

Dapatkan informasi Perkara di Pengadilan Negeri Bengkayang dimana saja dan kapan saja melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) secara online

Sistem Informasi Penelusuran Perkara

E-Court ( Electronic Justice System )

Layanan E-Court adalah Layanan Pengguna Terdaftar Untuk Pendaftaran Perkara Secara Online, Pembayaran Biaya Panjar Perkara Secara Online dan Pemanggilan Secara Online. Layanan permohonan menggunakan E-Court digunakan untuk Advokat / Pengacara yang ingin mendaftarkan Gugatan secara Online.

E-Court ( Electronic Justice System )

Anda dapat menggunakan ERATERANG. Apa itu Eraterang?

Eraterang / Surat Keterangan Elektronik adalah layanan permohonan Surat Keterangan secara elektronik yang dapat diakses oleh Pemohon dimanapun ia berada selama memiliki akses internet. Jenis Surat Keterangan yang dilayani melalui Eraterang meliputi ; Surat Keterangan Tidak Dinyatakan Pailit, Surat Keterangan Tidak Pernah Dipidana dan Surat Keterangan Tidak Sedang Dicabut Hak Pilihnya.

Anda dapat menggunakan ERATERANG. Apa itu Eraterang?

Sistem Informasi Pengawasan Mahkamah Agung

SIWAS ditujukan untuk Anda yang memiliki informasi dan ingin melaporkan suatu perbuatan berindikasi pelanggaran yang terjadi di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia atau Peradilan di bawahnya.
Penanganan Whistleblowing tidak melayani pengaduan saudara yang berkaitan dengan masalah perkara.
Sistem Informasi Pengawasan Mahkamah Agung

Bebas Biaya Perkara Bagi Masyarakat Tidak Mampu

Anda Yang Kurang Mampu Berhak Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum Secara Cuma-cuma

Bebas Biaya Perkara Bagi Masyarakat Tidak Mampu
Penayangan Video Informasi Mengenai Gugatan Sederhana.
Video Informasi Gugatan Sederhana
Website Pengadilan Negeri Bengkayang sudah menggunakan fitur aksesbilitas bagi difabel. Salah satunya adalah anda dapat mendengarkan teks yang telah di seleksi. Sehingga memudahkan anda membaca informasi yang kami sediak
Fitur Aksesibilitas Bagi Difabel

Template Website ini merupakan standarisasi website untuk seluruh badan peradilan di bawah naungan Mahkamah Agung

Dengan motto "TANGGUH" Tanggung Jawab, Adil, Ngayomi, Gigih, Unggul, Harmonis Pengadilan Negeri Bengkayang selalu berusaha meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan kepuasan para pencari keadilan dalam rangka mewujudkan badan peradilan yang agung.

JADWAL PERSIDANGAN HARI INI

  • Tanggal No. Perkara Sidang Keliling Ruangan Agenda
    Rabu, 14 Apr. 2021 8/Pdt.G/2021/PN Bek Tidak RUANG SIDANG JUSTISIA Pengucapan Putusan
  • Tanggal No. Perkara Sidang Keliling Ruangan Agenda
    Rabu, 14 Apr. 2021 27/Pid.B/2021/PN Bek Tidak RUANG SIDANG JUSTISIA Sidang Pertama
  • Tanggal No. Perkara Sidang Keliling Ruangan Agenda
    Rabu, 14 Apr. 2021 26/Pid.Sus/2021/PN Bek Tidak RUANG SIDANG JUSTISIA Sidang Pertama
  • Tanggal No. Perkara Sidang Keliling Ruangan Agenda
    Rabu, 14 Apr. 2021 25/Pid.B/2021/PN Bek Tidak RUANG SIDANG JUSTISIA Sidang Pertama
  • Tanggal No. Perkara Sidang Keliling Ruangan Agenda
    Rabu, 14 Apr. 2021 24/Pid.Sus/2021/PN Bek Tidak RUANG SIDANG JUSTISIA Pemeriksaan Saksi
  • Tanggal No. Perkara Sidang Keliling Ruangan Agenda
    Rabu, 14 Apr. 2021 23/Pid.Sus/2021/PN Bek Tidak RUANG SIDANG JUSTISIA Pemeriksaan Saksi
  • Tanggal No. Perkara Sidang Keliling Ruangan Agenda
    Rabu, 14 Apr. 2021 18/Pid.B/2021/PN Bek Tidak RUANG SIDANG JUSTISIA Pemeriksaan Saksi dan Alat Bukti Lainnya
  • Tanggal No. Perkara Sidang Keliling Ruangan Agenda
    Rabu, 14 Apr. 2021 14/Pid.Sus/2021/PN Bek Tidak RUANG SIDANG JUSTISIA Pengajuan Pembelaan dari Terdakwa /penuntut Umum
  • Tanggal No. Perkara Sidang Keliling Ruangan Agenda
    Rabu, 14 Apr. 2021 13/Pid.Sus/2021/PN Bek Tidak RUANG SIDANG JUSTISIA Pembelaan Terdakwa
  • Tanggal No. Perkara Sidang Keliling Ruangan Agenda
    Rabu, 14 Apr. 2021 10/Pdt.G/2021/PN Bek Tidak RUANG SIDANG JUSTISIA Upaya Perdamaian
Total : 10 persidangan.

Sistem Informasi Penelusuran Perkara

SIPPAplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), merupakan aplikasi administrasi dan penyediaan informasi perkara baik untuk pihak internal pengadilan, maupun pihak eksternal pengadilan. Pengunjung dapat melakukan penelusuran data perkara (jadwal sidang sampai dengan putusan) melalui aplikasi ini.

Lebih Lanjut

Pencarian Dokumen Putusan di Direktori Putusan Mahkamah Agung

DirPutPencarian cepat Dokumen Putusan di Database Direktori Putusan Mahkamah Agung Agung Republik Indonesia

Pencarian Peraturan Perundangan, Kebijakan Peradilan dan Yurisprudensi

DJIHPencarian cepat peraturan dan kebijakan dalam Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Mahkamah Agung Republik Indonesia

 


  • Berita Terbaru Mahkamah Agung

  • KUNJUNGAN KERJA RESES MASA PERSIDANGAN IV TAHUN SIDANG 2020 " 2021 KE WILAYAH HUKUM PROVINSI ACEH
    Senin, 12 April 2021 06:32 WIB.
    Banda Aceh , Pada Hari Sabtu Tanggal 10 April 2021 Pukul 13.30 , Tim Komisi III DPR RI Melakukan Kunjungan Kerja Reses pada masa persidangan IV Tahun 2020-2021 Dalam Rangka Pengawasan Mitra Kerja di Provinsi Aceh. Acara kunjungan kerja reses tersebut dilaksanakan di Aula lantai III Gedung Mahkamah Syariyah Aceh yang dihadiri 5 Lembaga mitra kerja yakni Mahkamah Syariyah Aceh, Pengadilan Tinggi Aceh , Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh, Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh dan Kantor wilayah Kanwil wilayah Hukum Provinsi Aceh. Tim Komisi III DPR RI tersebut terdiri dari 14 orang anggota Dewan ditambah 7 (tujuh) orang dari Sekretariat Komisi III DPR RI .Kunjungan tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi III DPR RI yakni Bapak Ir.Pangeran Khairul Saleh, MM (F-PAN) dengan Anggota : Ir Bambang Soesatyo,SE.,MBA (F-PDI Perjuangan) H.Arteria Dahlan,ST,SH,MH (F-PDI Perjuangan ) H.Bambang Soesatyo,SE.,MBA (F-Partai Golkar) Romo HR Muhammad Syafii,SH.,M.Hum (F-Partai Gerindra) Muhammad Rahul (F-Partai -Gerindra) Ahmad HIM Ali,SE (F-Partai Nasdem) H.Cucun Ahmad Syamsurijal,MAP (F-Partai PKB) NM Dipo Nusantara Pua Upa ,SH.,MKn ( F-PKB) H.Santoso , SH ( F-Partai Demokrat ) Habib Aboe Bakar Al-Habsyi,SE. (F-PKS) Dr. HR Achmad Dimyati Natakusumah,SH,MH,MSI (F-PKS) H.Nazaruddin Dek Gam (F-PAN) H.Arsul Sani ,SH.,MSI ( F-PPP) Setelah pimpinan Komisi memperkenalkan semua anggota Timnya sekaligus memberikan penjelasan singkat terkait maksud dan tujuan dilakukannya pertemuan, lalu pimpinan Komisi meminta penjelasan atau jawaban terhadap pertanyaan tertulis kepada Pimpinan lembaga mitra kerja secara bergantian . Dalam Pemaparan jawaban dari pertanyaan Tim Komisi III diawali oleh Kanwil Kemenkumham , kemudian Ketua Pemngadilan Tinggi Aceh, Ketua Mahkamah Syariah Aceh, Ketua Pengadialan Tata Usaha Negara dan diakhiri oleh Kepala Pengadilan Militer 1-01 Banda Aceh. Dengan Teknik menguasai forum dihadapan para anggota dewan, Ketua Mahkamah Syariah Aceh Drs.Hj. Rosmawardani,SH.,MH memaparkan Program Prioritas serta kebutuhan angggaran yang masih diperlukan dalam upaya optimalisasi tugas dan fungsi Mahkamah Syariah . Ketua Mahkamah Syariyah juga memperkenalkan bahwa sebenarnya di Provinsi lain dikenal Pengadilan Agama yang metamorphosis ke Mahkamah Syariyah di Provinsi Aceh yang merupakan implikasi dari undang undang nomor 44 tahun 1999. Dan Qanun Nomor 10 Tahun 2002 tentang Peradilan islam , Keputusan Presiden Republik Indonesia. Nomor 11 Tahun 2003 tentang KEPPRES No 11 Tahun 2003 tentang Mahkamah Syariyah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Dalam Rangka Pengawasan Ibu Ros yang juga tokoh perempuan aceh menjelaskan bahwa ada perkara yang menonjol atau menarik perhatian masyarakat dan telah dirilis oleh Media antara lain adanya putusan Mahkamah Syariyah Aceh tentang Hukuman penjara Maksamal 200 Bulan dalam perkara perkosaan . Selanjutnya Ketua Mahkamah Syariyah Aceh juga menyampaikan Langkah Langkah strategis yang dilakukan untuk mewujudkan peningkatan kualiltas, integritas dan Profesionalisme Hakim dan Aparat lainnya di tengah minimnya jumlah Hakim yang jauh dari kebutuhan ideal bagi sebuah Mahkamah Atau Lembaga Pengadilan. Untuk itu beliau mengharap kepada anggota Dewan Selain Menganggarkan Kebutuhan Sarana dan Prasarana di bidang Perdata dan pidana (jiniyah) juga dapat berkenan mendorong pihak eksekutif melakukan rekrekutmen Hakim setiap tahunnya, Karena permasalahan minimnya jumlah Hakim sudah menjadi permasalahan nasional. Kemudian dilanjutkan dengan Pemaparan Ketua Pengadilan Tinggi Aceh DR.Gusrizal,SH.,MHum. Mengenai Program prioritas Pengadilan Tinggi Banda Aceh yaitu Peningkatan Kelas Pengadilan dari Kelas II menjadi kelas 1B , Pembangunan Gedung kantor bagi Pengadilan Negeri Meuredu, Pemenuhan Sarana dan Prasarana terkait pelaksanaan Sidang elektronik pada seluruh Pengadilan diwilayah Hukum Pengadilan Tinggi Banda Aceh. Untuk Perkara yang menonjol adalah Perkara Narkotika Untuk Perkara yang dilakukan mediasi adalah perkara perdata gugatan . dari 287 perkarea yang ditangani oleh pengadilan Negeri di wilayah Pengadilan Tinggi Banda Aceh, 24 Perkara berhasil diselesaikan melalui mediasi , 230 perkara gagal dimediasi , 9 cabut sebelum ditetapkan mediasi. 17 perkara dalam proses mediasi dan 1 perkara belum ditetapkan mediasi. Pengadilan tinggi Banda Aceh dan Pengadilan Negeri dalam wilayah hukumnya mempunyai Hakim Pengawas bidang yang bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan kepada setiap bagian kesektariatan dan Kepaniteraan . Pemeriksaan ini dilakukan setiap awal bulan kemudian dilanjutkan dengan Rapat Bulanan bersama 4 pilar disetiap akhir bulan , selain itu juga dilakukan sosialisasi mengenai Siwas, Whistle blowing system dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Habib Aboe Bakar Al-Habsyi, S.E., (anggota DPR RI F- PKS) menanyakan kesigapan dan kesiapan Infrastuktur dan suprastruktur kepada Ketua Mahkamah Syariyah Aceh terkait dalam menangani masalah ekonomi Syariyah yang merupakan implikasi Qanun Nomor 11 tahun 2018 tentang LKS ( lembaga keuangan syariah ). Selanjutnya diakhiri dengan pertukaran plakat dan foto bersama
    | Selengkapnya |
  • PEMBINAAN TEKNIS DAN ADMINISTRASI YUDISIAL SECARA VIRTUAL DI BALI
    Jumat, 09 April 2021 05:13 WIB.
    Bali " Humas : Ketua Mahkamah Agung Prof. Dr. M. Syarifuddin, SH., MH bersama para pimpinan Mahkamah Agung melakukan pembinaan teknis dan administrasi yudisial secara virtual bagi para Ketua / Kepala, Wakil Ketua / Wakil Kepala, Hakim, panitera dan sekretaris pengadilan tingkat banding dan tingkat pertama pada 4 (Empat) lingkungan peradilan seluruh Indonesia, pada hari Jumat, 9/4/2021 bertempat di ball room hotel Sheraton Kuta Bali. Dalam pembinaan ini, ketua Mahkamah Agung mengatakan Beberapa waktu yang lalu, pemerintah telah mengeluarkan himbauan untuk tidak melakukan mudik lebaran tahun ini. Saya sangat memahami, pasti akan sangat berat bagi para hakim dan aparatur peradilan yang tidak membawa serta keluarga ke tempat tugasnya, untuk merayakan hari raya Idul Fitri. Namun apa boleh buat, kita sebagai aparatur negara di bidang penegakan hukum harus menjadi contoh yang baik bagi masyarakat pada umumnya. larangan mudik yang dikeluarkan oleh pemerintah tersebut ditujukan untuk menjaga keselamatan dan kesehatan kita semua. Tentunya hal tersebut memerlukan kepatuhan dan kedisiplinan dari semua komponen, termasuk kita sebagai aparatur negara. Oleh karena itu, dalam forum pembinaan ini, saya menghimbau kepada para hakim dan aparatur peradilan di seluruh Indonesia untuk tetap bersabar diri sampai dengan kondisinya membaik. Lebih lanjut Prof. Syarifuddin menyatakan Mahkamah Agung telah menerbitkan SEMA Nomor 3 Tahun 2021 tentang Larangan Pungutan Terkait Pengambilan Sumpah atau Janji Advokat. Ada 3 hal penting yang harus di cermati dengan baik oleh Para Ketua Pengadilan Tinggi, yaitu : 1. Pelaksanaan kegiatan pengambilan sumpah atau janji advokat harus dilaksanakan secara transparan dan akuntable sebagai upaya untuk mewujudkan pembangunan zona integritas menuju WBK dan WBBM; 2. Pengadilan Tinggi dilarang untuk memungut atau menerima biaya pelaksanaan pengambilan sumpah atau janji advokat, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang - undangan Maksud dari biaya yang dikecualikan oleh SEMA tersebut adalah biaya honorium juru sumpah dan PNBP.Selain itu , pengadilan tidak boleh membebankan biaya kepada para advokat yang disumpah; 3. Pelaksanaan pengambilan sumpah atau janji advokat dilaksanakan di kantor Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya. Agar para hakim dan apartur peradilan senantiasa berhati-hati dalam menggunakan media sosial. Gunakanlah media sosial hanya untuk kegiatan-kegiatan yang positif. Jangan menjadikan media sosial sebagai tempat untuk berkeluh kesah dan menumpahkan kekesalan serta berhati-hati dalam memposting atau mengunggah foto-foto di media sosial yang kurang pantas untuk menjadi konsumsi publik sehingga dapat merendahkan harkat dan martabat hakim dan aparatur peradilan, tutur pria kelahiran Baturaja. apa yang diucapkan seorang hakim di ruang sidang akan menjadi hukum bagi para pihak yang berperkara, sedangkan yang diucapkannya di ruang publik akan menjadi hukum bagi dirinya sendiri. Oleh sebab itu, marilah kita senantiasa bijak untuk mengekspresikan setiap ucapan dan tindakan di ruang-ruang publik karena apa yang kita ucapkan dan apa yang kita lakukan akan menggambarkan pribadi kita yang sesungguhnya., ucap mantan Ketua Kamar Pengawasan. Acara pembinaan ini juga dihadiri oleh Hakim Agung, Hakim Adhoc, Pejabat Eselon I dan II dilingkungan Mahkamah Agung serta Hakim Yustisial dengan tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat. (Humas)
    | Selengkapnya |
  • MA LAKSANAKAN SIMULASI MANAJEMEN KESELAMATAN SAAT TERJADI KEBAKARAN
    Jumat, 09 April 2021 02:46 WIB.
    Jakarta-Humas MA : Mahkamah Agung (MA) melaksanakan kegiatan simulasi Manajemen Keselamatan Kebakaran Gedung sekaligus uji alarm pada Kamis, 8 April 2021. Kegiatan ini bekerja sama dengan Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta Kepala Biro Umum MA, Supandi., S.H., M.H.dalam sambutannya mengatakan tujuan dari kegiatan ini adalah untuk menjalin silaturahmi antara MA dengan Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta, selain itu karena banyaknya kejadian kebakaran Gedung di Jakarta mendorong MA untuk melakukan simulasi kebakaran gedung untuk mewujudkan keselamatan penghuni bangunan dari kebakaran dengan mengupayakan kesiapan instalasi proteksi kebakaran agar kinerjanya selalu baik dan siap dipakai. Kegiatan ini menghadirkan narasumber dari Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta, Sepuloh, S.Pd, MMT, ,Deni Baskoro,S.Kom dan Anton Putra P. Acara simulasi ini diikuti oleh pengelola gedung pada biro umum, perwakilan dari masing-masing lantai di gedung MA, keamanan dan teknisi pada MA dengan tetap menerapkan protokol Kesehatan.(ERW)
    | Selengkapnya |
  • KETUA MAHKAMAH AGUNG MENYERAHKAN SERTIFIKAT AKREDITASI PENJAMINAN MUTU KEPADA 56 PENGADILAN NEGERI
    Kamis, 08 April 2021 04:18 WIB.
    Jakarta - Humas: Ketua Mahkamah Agung Prof. Dr. M. Syarifuddin, SH., MH menyerahkan Sertifikat Akreditasi Penjaminan Mutu kepada 56 Pengadilan Negeri yang memperoleh nilai A (Excellent) pada Rabu 7 April 2021, bertempat di gedung Sekretariat Mahkamah Agung, Jln Ahmad Yani, Jakarta. Mengawali sambutannya, Syarifuddin mengatakan, Saya ingin kembali mengingatkan pentingnya menjaga kesehatan di masa pandemi Covid-19 ini, meskipun diantara kita pada umumnya telah menjalani vaksinasi, namun kita harus tetap mematuhi protokol kesehatan, karena tidak menutup kemungkinan kita tetap bisa terpapar Covid-19 meskipun telah mendapatkan vaksinasi. Untuk itu demi keselamatan kita semua, saya meminta untuk tetap menjalankan 5M, yaitu menggunakan masker, mencuci tangan yang bersih, menjaga jarak secara fisik, membatasi mobilitas dan interaksi, serta menjauhi kerumunan, ujarnya. Lebih lanjut dikatakan, Akreditasi penjaminan mutu merupakan program unggulan yang dijalankan oleh masing-masing Direktorat Jenderal Badan Peradilan dalam rangka mewujudkan kinerja Peradilan Indonesia yang unggul. Akreditasi penjaminan mutu pengadilan harus mampu mendorong untuk terwujudnya Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Pada bulan Desember yang lalu, 85 (delapan puluh lima) satuan kerja telah berhasil meraih predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan 9 (sembilan) satuan kerja berhasil mendapatkan predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Pria kelahiran Batu Raja itu berharap ke depannya semua satuan kerja pengadilan di empat lingkungan peradilan bisa meraih predikat WBK dan WBBM. Prof. Syarifuddin juga mengucapkan terima kasih kepada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum atas terselenggaranya acara ini dan mengucapkan selamat kepada seluruh satuan kerja pengadilan negeri yang telah mendapatkan predikat akreditasi penjaminan mutu, serta bagi satuan kerja dan para hakim mediator yang telah berhasil menjadi pemenang dalam lomba mediasi. Semoga apa yang telah diraih saat ini bisa terus dipertahankan, bahkan untuk selanjutnya bisa ditingkatkan lagi, sehingga Badan Peradilan Indonesia Yang Agung dapat kita wujudkan sebagaimana yang kita cita-citakan. Dalam kesempatan yang sama Dirjen Badilum, Dr. H. Prim Haryadi, SH., MH dalam sambutannya mengatakan, Penyerahan sertifikat akreditasi penjaminan mutu kali ini adalah proses puncak setelah pelaksanaan surveilan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dan Pengadilan Tinggi untuk menilai kondisi Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang sudah waktunya dievaluasi kembali, pelaksanaan surveilan yang biasanya dilaksanakan dengan mendatangi langsung (on the spot) ke Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri namun pada tahun 2020 dikarenakan kondisi pandemi maka pelaksanaannya dilakukan secara teleconference. Sebagian besar dari undangan yang hadir pada hari ini adalah Pengadilan Negeri yang berhasil meningkatkan kinerjanya sehingga dapat merubah nilai akreditasi penjaminan mutu yang semula B menjadi A dan sebagian lagi adalah Pengadilan Negeri yang baru pertama kali diakreditasi. Sebagai bentuk apresiasi dan penghargaan, kami mengundang Pengadilan-Pengadilan Negeri tersebut untuk menerima sertifikat akreditasi langsung dari Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung. Ada 56 (lima puluh enam) Pengadilan Negeri yang kami undang, namun 3 (tiga) diantaranya berhalangan hadir, tuturnya. Selain penyerahan sertifikat akreditasi bagi 56 pengadilan negeri, juga dilakukan penyerahan Sertifikat Pemenang Lomba Mediasi, peresmian Command Center dan peluncuran beberapa aplikasi baru yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum. Acara tersebut dihadiri Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial dan Non Yudisial, Para Ketua Kamar pada Mahkamah Agung, Panitera, Sekretaris Mahkamah Agung, serta pejabat Eselon I dilingkungan Mahkamah Agung. (enk/photo:pn).
    | Selengkapnya |
  • KMA BUKA WEBINAR DALAM RANGKA PERINGATAN TRI DASAWARSA PERADILAN TATA USAHA NEGARA
    Kamis, 08 April 2021 02:45 WIB.
    Jakarta-Humas : Ketua Mahkamah Agung RI Prof.Dr.Syarifuddin,SH.,MH membuka Webinar dalam rangka Peringatan Tri Dasawarsa Peradilan Tata Usaha Negara secara daring, pada 07 April 2021 di Command Center Mahkamah Agung. Acara diawali dengan Menyanyikan Lagu kebangsaan Indonesia Raya, Hymne Mahkamah Agung dan penyampaian kata Sambutan oleh Ketua Kamar Tata Usaha Negara MA, Prof. Dr.H.Supandi,SH.,M.Hum. Usia 30 tahun tidak lagi dapat disebut usia yang belia, bahkan sudah dapat dikatakan mulai memasuki usia yang matang. Karena itu, selayaknya peradilan tata usaha negara dapat memberikan bukti nyata berupa kontribusi dan prestasi-prestasi dalam memajukan hukum, maupun memberi kontribusi aktif dalam mewujudkan visi dan misi Mahkamah Agung. Terlebih di era teknologi komunikasi dan informasi seperti saat ini. Kader-kader peradilan tata usaha negara harus mampu cepat beradaptasi dan muncul sebagai insan-insan peradilan yang dapat bahu membahu dan bekerja sama baik di internal peradilan TUN, maupun dengan lingkungan peradilan lainnya, ujar Prof.Supandi. Pelaksanaan Peringatan Hari Jadi Peradilan Tata Usaha Negara ke-30 (Tridasawarsa) yang dilangsungkan melalui web conference dengan mengusung tema Kontrol Yudisial Terhadap Penyalahgunaan Wewenang Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan Pasca Undang-Undang Cipta Kerja Dalam sambutannya, Ketua Mahkamah Agung mengatakan sebagaimana telah disampaikan dalam kegiatan pembinaan di Palembang pada November tahun 2020 lalu, dampak atau implikasi dari disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja baik secara langsung maupun tidak, pasti membawa pengaruh dalam berbagai sektor hukum. Oleh karenanya, para hakim dituntut untuk dengan cepat memahami dan menguasai undang-undang ini, agar kemudian dapat memutus sengketa yang berkaitan dengan Undang-Undang Cipta Kerja dengan tetap mengedepankan asas keadilan. Sejalan dengan itu pula saya telah menghimbau kepada Para Yang Mulia Ketua Kamar dan direktorat jenderal peradilan yang terkait dengan Undang-Undang Cipta Kerja ini, untuk segera menginventarisasi perubahan-perubahan hukum materiil dan formil, serta menyusun kerangka acuan yang dapat dijadikan guideline penerapan Undang-Undang Cipta Kerja oleh para hakim di tingkat pertama dan banding. Diakhir sambutan, KMA berpesan kepada keluarga besar peradilan tata usaha negara, khususnya kepada para hakim agar selalu meningkatkan kapasitas pengetahuan dan kemampuan yuridis, dengan tetap berpegang pada integritas dan profesionalisme. Pengetahuan yang kokoh akan memajukan kita, sementara integritas akan menyelamatkan dan memuliakan kita. Karenanya, bersemangatlah dalam menimba pengetahuan, ikhlaslah dalam bekerja, dan tetap jaga integritas, semoga Peradilan Tata Usaha Negara dapat terus ikut berperan aktif dalam menjaga dan menegakkan marwah Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya. Acara yang diselenggarakan secara virtual tersebut dihadiri oleh Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial, Non Yudisial, para Ketua Kamar, pejabat Eselon I dilingkungan Mahkamah Agung. (Humas)
    | Selengkapnya |
  • Berita Terbaru Badan Peradilan Umum

  • KEGIATAN DISEMINASI PENANGANAN PERKARA DI PENGADILAN
    Minggu, 11 April 2021 17:00 WIB.
    Lampiran FileDescriptionFile sizeDownloads DISEMINASI PENEGAK HUKUM DALAM PENANGANAN PERKARA DI PENGADILAN (MATARAM).pdf 651 kB259
    Selengkapnya
  • KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS PEDOMAN PENYELESAIAN PERKARA HKI
    Minggu, 11 April 2021 17:00 WIB.
    Lampiran FileDescriptionFile sizeDownloads laporan tayang web Bimbingan Teknis Pedoman Penyelesaian Perkara HKI (SEMARANG).pdf 641 kB104
    Selengkapnya
  • KETUA MAHKAMAH AGUNG MERESMIKAN DAN MENGUJICOBA COMMAND CENTER DITJEN BADILUM
    Selasa, 06 April 2021 17:00 WIB.
    Setelah menyerahkan Sertifikat Akreditasi Penjaminan Mutu, Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Prof. Dr. Muhammad Syarifuddin,SH.,MH meresmikan dan mengujicoba Command Center Ditjen Badilum yang terletak di Gedung Sekretariat Mahkamah Agung RI, lantai 3, Jl Ahmad Yani Kav 58, Cempaka Putih. Dalam ujicoba ini, Ketua Mahkamah Agung RI melakukan teleconference dengan para ketua pengadilan tinggi se-Indonesia, sekaligus melakukan pengawasan terhadap kinerja melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP). Dalam teleconference ini, beliau mengawasi kebutuhan sumberdaya di pengadilan, penyelesaian perkara (terutama pelaksanaan eksekusi) serta bagaimana pelaksanaan sidang online di satuan kerja di daerah. Dalam kesempatan ini, juga diberikan arahan kepada para pimpinan pengadilan tinggi agar meningkatkan kinerja dan mengatasi kendala seperti kekurangan pegawai dan hambatan dalam melaksanakan eksekusi.
    Selengkapnya
  • PEMBINAAN KETUA MAHKAMAH AGUNG RI PADA PENYERAHAN SERTIFIKAT AKREDITASI PENJAMINAN MUTU
    Selasa, 06 April 2021 17:00 WIB.
     Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Prof. Dr. Muhammad Syarifuddin,SH.,MH menghadiri dan memberikan pembinaan pada kegiatan Penyerahan Sertifikat Akreditasi Penjaminan Mutu pada Peegadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang diselenggarakan pada hari Rabu, 7 April 2021. Ketua Mahkamah Agung mengapresiasi satuan kerja yang berhasil mendapat akreditasi A, dan meminta agar satuan kerja yang masih mendapat nilai B atau bahkan DIsclaimer untuk segera meningkatkan kinerja pada satuan kerjanya masing-masing. Selain itu, beliau meminta pihak peradilan umum untuk menindaklanjuti laporan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menemukan beberapa permasalahan, yaitu: Regulasi dan kebijakan yang mengatur mutasi belum memadai Prose minutasi belum sesuai prosedur supervisi SIPP Prosedur pengajuan banding belum sesuai  Beliau juga menyampaikan penghargaan dan apresiasi pada mediator di pengadilan negeri yang berhasil meningkatkan kesuksesan mediasi para pihak berperkara, sehingga dapat menyelesaikan perkara yang menguntungkan kedua pihak. Dalam kesempatan ini, beliau juga meminta agar para aparat pengadilan aktif memanfaatkan teknologi informasi untuk membantu kinerja. Beliau memberi contoh pelaksanaan surveilan akreditasi yang dapat dilaksanakan meski dalam kondisi pandemi, dengan menggunakan pertemuan secara darin (online).
    Selengkapnya
  • WORKSHOP JURNALISTIK DAN RAPAT KOORDINASI MAJALAH "DANDAPALA" DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
    Selasa, 30 Maret 2021 17:00 WIB.
    Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum melaksanakan pelatihan Workshop Jurnalistik dan Rapat Koordinasi Majalah "Dandapala", yang diselenggarakan pada Selasa-Kamis, 30 Maret-1 April 2021, di Hotel Alana Sentul City, Bogor. Kegiatan dibuka oleh Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum, Dr Prim Haryadi SH MH, dilanjutkan dengan rapat koordinasi Majalah "Dandapala". Rapat dihadiri para pejabat Eselon II Dirjen Badilum dan para redaktur Majalah "Dandapala". Pada sesi pertama materi diberikan oleh jurnalis Kompas, Antonius Ponco Anggoro, dengan materi mengenai dasar-dasar jurnalisitk dan penulisan opini. Materi ini mengulas cara menyusun tulisan dari judul paragraf awal hingga pamungkas. Materi ini dilanjutkan dengan tanya jawab mengenai teknik jurnalistik wawancara hingga pengelolaan media. Pelatihan dilakukan untuk meningkatkan kemampuan jurnalistik para redaktur dan penulis di Majalah "Dandapala". Sesi Rapat Koordinasi Majalah "Dandapala" Sesi Pelatihan Jurnalistik dengan pemateri Antonius Ponco Anggoro
    Selengkapnya

Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas

Dengan motto "TANGGUH" Tanggung Jawab, Adil, Ngayomi, Gigih, Unggul, Harmonis Pengadilan Negeri Bengkayang selalu berusaha meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan kepuasan para pencari keadilan dalam rangka mewujudkan badan peradilan yang agung.