Info Delegasi
Pengadilan Tinggi
Logo Pengadilan Negeri Bengkayang

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pengadilan Negeri Bengkayang

Jalan Guna Baru Trans Rangkang Kabupaten Bengkayang Telp. (0562) 4442052 - Fax. (0562) 4442053

Email : pnbengkayang2008@gmail.com Delegasi : perdata.pnbengkayang@gmail.com

Sistem Informasi Pengawasan MA-RISistem Informasi Penelusuran Perkara


Selamat Datang Di Website Pengadilan Negeri Bengkayang

Website Pengadilan Negeri Bengkayang merupakan implementasi dari Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I Nomor : 1-144/KMA/SK/I/2011 Tentang Pedoman Pelayanan Informasi Di Pengadilan dan sudah sesuai dengan Surat Dirjen Badilum No. 362/DJU/HM.02.3/IV/2015 Tentang Standarisasi Website Pengadilan

Selamat Datang Di Website Pengadilan Negeri Bengkayang

Pembangunan Zona Integritas Pengadilan Negeri Bengkayang

Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani merupakan program dan upaya Negara/Pemerintah Republik Indonesia untuk mewujudkan instansi pemerintah yang bebas dari korupsi, dan menjadi birokrasi yang bersih dan melayani melalui penerapan area-area perubahan yang merupakan “Road Map” Reformasi Birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
Pembangunan Zona Integritas Pengadilan Negeri Bengkayang

Akreditasi Penjaminan Mutu

Dengan Mengucapkan Puji Syukur Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Pengadilan Negeri Bengkayang Berhasil Meraih Predikat Akreditasi A Excellent

Akreditasi Penjaminan Mutu

Sistem Informasi Penelusuran Perkara

Dapatkan informasi Perkara di Pengadilan Negeri Bengkayang dimana saja dan kapan saja melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) secara online

Sistem Informasi Penelusuran Perkara

E-Court ( Electronic Justice System )

Layanan E-Court adalah Layanan Pengguna Terdaftar Untuk Pendaftaran Perkara Secara Online, Pembayaran Biaya Panjar Perkara Secara Online dan Pemanggilan Secara Online. Layanan permohonan menggunakan E-Court digunakan untuk Advokat / Pengacara yang ingin mendaftarkan Gugatan secara Online.

E-Court ( Electronic Justice System )

Anda dapat menggunakan ERATERANG. Apa itu Eraterang?

Eraterang / Surat Keterangan Elektronik adalah layanan permohonan Surat Keterangan secara elektronik yang dapat diakses oleh Pemohon dimanapun ia berada selama memiliki akses internet. Jenis Surat Keterangan yang dilayani melalui Eraterang meliputi ; Surat Keterangan Tidak Dinyatakan Pailit, Surat Keterangan Tidak Pernah Dipidana dan Surat Keterangan Tidak Sedang Dicabut Hak Pilihnya.

Anda dapat menggunakan ERATERANG. Apa itu Eraterang?

Sistem Informasi Pengawasan Mahkamah Agung

SIWAS ditujukan untuk Anda yang memiliki informasi dan ingin melaporkan suatu perbuatan berindikasi pelanggaran yang terjadi di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia atau Peradilan di bawahnya.
Penanganan Whistleblowing tidak melayani pengaduan saudara yang berkaitan dengan masalah perkara.
Sistem Informasi Pengawasan Mahkamah Agung

Bebas Biaya Perkara Bagi Masyarakat Tidak Mampu

Anda Yang Kurang Mampu Berhak Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum Secara Cuma-cuma

Bebas Biaya Perkara Bagi Masyarakat Tidak Mampu
Penayangan Video Informasi Mengenai Gugatan Sederhana.
Video Informasi Gugatan Sederhana
Website Pengadilan Negeri Bengkayang sudah menggunakan fitur aksesbilitas bagi difabel. Salah satunya adalah anda dapat mendengarkan teks yang telah di seleksi. Sehingga memudahkan anda membaca informasi yang kami sediak
Fitur Aksesibilitas Bagi Difabel

Template Website ini merupakan standarisasi website untuk seluruh badan peradilan di bawah naungan Mahkamah Agung

Dengan motto "TANGGUH" Tanggung Jawab, Adil, Ngayomi, Gigih, Unggul, Harmonis Pengadilan Negeri Bengkayang selalu berusaha meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan kepuasan para pencari keadilan dalam rangka mewujudkan badan peradilan yang agung.

JADWAL PERSIDANGAN HARI INI

  • Tanggal No. Perkara Sidang Keliling Ruangan Agenda
    Senin, 22 Jul. 2019 91/Pid.Sus/2019/PN Bek Tidak RUANG SIDANG JUSTISIA Pemeriksaan Saksi dan Bukti Lainnya
  • Tanggal No. Perkara Sidang Keliling Ruangan Agenda
    Senin, 22 Jul. 2019 90/Pid.Sus/2019/PN Bek Tidak RUANG SIDANG JUSTISIA Pemeriksaan Saksi dan Bukti Lainnya
  • Tanggal No. Perkara Sidang Keliling Ruangan Agenda
    Senin, 22 Jul. 2019 17/Pdt.P/2019/PN Bek Tidak RUANG SIDANG JUSTISIA Pembacaan Surat Permohonan
Total : 3 persidangan.

Sistem Informasi Penelusuran Perkara

SIPPAplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), merupakan aplikasi administrasi dan penyediaan informasi perkara baik untuk pihak internal pengadilan, maupun pihak eksternal pengadilan. Pengunjung dapat melakukan penelusuran data perkara (jadwal sidang sampai dengan putusan) melalui aplikasi ini.

Lebih Lanjut

Pencarian Dokumen Putusan di Direktori Putusan Mahkamah Agung

DirPutPencarian cepat Dokumen Putusan di Database Direktori Putusan Mahkamah Agung Agung Republik Indonesia

Pencarian Peraturan Perundangan, Kebijakan Peradilan dan Yurisprudensi

DJIHPencarian cepat peraturan dan kebijakan dalam Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Mahkamah Agung Republik Indonesia

 


  • Berita Terbaru Mahkamah Agung

  • MA -KKP KOREKSI BERSAMA UJIAN TERTULIS HAKIM PERIKANAN TAHUN ANGGRAN 2019
    Jumat, 19 Juli 2019 10:09 WIB.
    Bogor " Humas MA:Mahkamah Agung danKementrianKelautan dan Perikanan menyelenggarakan Koreksi Bersama Hasil Ujian TertulisCalon Hakim Perikanan Tahun Anggaran 2019 di Puslitbangdiklat Mahkamah Agung di Megamendung, Bogor pada tanggal 18 juli 2019. Kegiatan Koreksi ini dipimpin oleh Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung Dr.Suhadi,SH.,MH selaku Ketua Panitia Pelaksana. (humas/sf/sr)
    | Selengkapnya |
  • KETUA MAHKAMAH AGUNG LANTIK TIGA ORANG KEPALA PENGADILAN MILITER TINGGI
    Kamis, 18 Juli 2019 15:04 WIB.
    Jakarta " Humas MA: Ketua Mahkamah Agung, Prof. Dr. M. Hatta Ali, SH., MH., melantik tiga orang Kepala Pengadilan Militer Tinggi pada Kamis siang, 18 Juli 2019 di kantor Mahkamah Agung, Jakarta. Pelantikan ini dihadiri oleh pimpinan Mahkamah Agung, para pejabat eselon 1 dan 2 Mahkamah Agung, para pejabat pengadilan militer dan undangan lainnya. Para Ketua Pengadilan Tinggi Militer Tinggi yang dilantik hari ini yaitu: 1. Kolonel CHK Weni Okianto, SH., MH, sebagai Kepala Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta, sebelumnya menjabat Kepala Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya. 2. Kolonel CHK E. Trias Komara, SH., MH., sebagai Kepala Militer Tinggi III Surabaya, sebelumnya menjabat sebagai Kepala Pengadilan Militer Tinggi I Medan. 3. Kolonel CHK Tama Ulinta Boru Tarigan, SH., M.Kn. sebagai Kepala Pengadilan Militer Tinggi Medan, jabatan sebelumnya adalah Wakil Kepala Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta. Dalam sumpahnya, para pejabat ini menyatakan akan menjalani tugas ini dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, serta menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya menurut UUD tahun 1945 serta berbakti kepada Nusa dan bangsa. (azh/RS/photo:Devi)
    | Selengkapnya |
  • MAHKAMAH AGUNG UPAYAKAN PERCEPATAN PENANGANAN PERKARA
    Rabu, 17 Juli 2019 11:28 WIB.
    Jakarta-Humas : Mahkamah Agung mengadakan rapat kelompok kerja (Pokja) advokasi pengurangan arus perkara pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2019 di Hotel Mercure, Jakarta. Rapat yang dimulai pukul 09.00 WIB ini dibuka secara resmi oleh Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial Yang Mulia Bapak. Dr. H. Muhammad Syarifuddin, S.H., M.H dan dihadiri sejumlah petinggi lainnya yang terdiri dari Hakim Agung, Sekretaris Mahkamah Agung, para panitera muda dan panitera kamar dan Kepala Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung. Dalam sambutannya, Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial mengatakan kegiatan pokja ini dilaksanakan rangka mempercepat penanganan perkara di Mahkamah Agung melalui seleksi perkara di masing-masing kamar. namun beberapa hal yang perlu diperhatikan ialah mengenai rekrutmen anggota tim seleksi, rentang waktu disesuaikan dengan SK No. 214/KMA/XII/2014, dan mekanisme kerja dirinci dengan proporsional paparnya. Selanjutnya Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial berharap agar anggota pokja dapat merampungkan tugasnya dalam waktu yang tidak begitu lama, pasalnya menurut mantan Kabawas ini hasil dari kegiatan pokja ini berdampak terhadap kegiatan reorganisasi (RO) yang juga sedang berjalan di Mahkamah Agung. saya harap sebelum tanggal 4 Agustus, pokja ini dapat selesai' ujarnya. Wakil Ketua Pokja yang juga Ketua Kamar Pembinaan Mahkamah Agung Yang Mulia Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., menyampaikan agar proses kerja seleksi perkara memiliki output yang nyata perbedaaanya dengan proses yang dilakukan selama ini sehingga beban penanganan menurun dan perkara dapat cepat diselesaikan, sekarang kita pilah terlebih dahulu satu persatu jenis perkara sesuai kategorinya dan kemudian kita masukan dari masing-masing kamar, ujar Takdir. Hingga berita ini diturunkan, rapat masih berlangsung sangat dinamis dan alot, para peserta terlihat aktif memberikan masukan mengenai kategori perkara yang menjadi pedoman dalam seleksi perkara dengan membandingkan proses pada HogeRaad Belanda. Diharapkan upaya percepatan yang dilaksanakan pokja dapat diselesaikan dengan baik. (Riki/abdurrahman rahim/humas)
    | Selengkapnya |
  • KETUA MAHKAMAH AGUNG RESMI MENUTUP PROYEK SUSTAIN EU-UNDP
    Selasa, 16 Juli 2019 15:12 WIB.
    Jakarta " Humas MA: Ketua Mahkamah Agung, Prof. Dr. M. Hatta Ali, SH., MH, resmi menutup proyek SUSTAIN EU-UNDP pada Selasa, 16 Juli 2019 di hotel Kempinski, Jakarta. Proyek EU-UNDP SUSTAIN merupakan proyek selama lima tahun yang didanai oleh Uni Eropa dan dilaksanakan oleh Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNDP) Indonesia. Proyek ini memberikan dukungan teknis bagi Mahkamah Agung dan pengadilan-pengadilan di bawahnya dalam melaksanakan pembaruan peradilan demi meningkatkan transparansi, integritas dan akuntabilitas lembaga peradilan serta meningkatkan kualitas pelayanan peradilan bagi masyarakat. Proyek ini dimulai pada pertengahan 2014 lalu dan berakhir pada tahun ini. Dalam sambutannya, Hatta Ali mengatakan bahwa Cetak Biru Pembaruan Peradilan tahun 2010 " 2035 telah meletakan visi besar yaitu terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang Agung. Berbagai upaya pembaruan dilakukan oleh Mahkamah Agung untuk mewujudkan visi tersebut. Upaya-upaya tersebut menyasar berbagai bidang di antaranya manajemen perkara, manajemen sumber daya manusia, keuangan, asset dan pendidikan dan pelatihan bagi hakim dan aparatur peradilan, pengawasan, dan akses terhadap keadilan. Namun Mahkamah Agung menyadari bahwa pembaruan peradilan yang dilakukan tidaklah lepas dari tantangan dan kendala. Salah satu tantangan tersebut adalah luasnya cakupan serta besarnya energi yang dibutuhkan dalam proses pembaruan peradilan. Untuk itu, menurut mantan Ketua Pengadilan Negeri Manado ini, Mahkamah Agung membuka diri untuk bersinergi dengan mitra pembaruan baik dari dalam maupun luar negeri. Salah satu mitra tersebut adalah Uni Eropa dan UNDP melalui proyek Sustain EU-UNDP. Berbagai upaya Selama lima tahun bekerja sama, Mahkamah Agung dan Sustain EU-UNDP telah berkolaborasi dalam penyusunan kebijakan Mahkamah Agung, penyelenggaraan pelatihan dan pendidikan bagi para hakim dan aparatur peradilan, serta pengembangan system informasi yang terintegrasi dan modern bagi lembaga peradilan. Kerja sama ini juga telah mendatangkan manfaat bagi kurang lebih 4000 hakim dan aparatur peradilan yang telah memperoleh diklat di berbagai bidang di antaranya sertifikasi hakim perkara perikanan, sertifikasi hakim perkara tipikor, sertifikasi hakim perkara lingkungan hidup, dan sertifikasi hakim perkara anak. Selain itu, menurut mantan Juru Bicara Mahkamah Agung tersebut bahwa kerja sama ini juga telah mendorong Mahkamah Agung lebih adaptif dengan perkembangan teknologi informasi. Berbagai aplikasi yang lahir dari kerja sama ini di antaranya system Informasi Pengawasan Mahkamah Agung (SIWAS) dan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP). Aplikasi-aplikasi ini selain sebagai upaya untuk membantu pengelolaan perkara secara efektif dan efesien, juga sebagai bagian dari upaya transparansi dan akuntabilitas pelayanan publik oleh lembaga peradilan. Proyek Sustain merupakan stimulant yang mendorong Mahkamah Agung untuk memaksimalkan sumber daya yang dimilikinya dalam proses pembaruan. Untuk itu, menurut Hatta Ali, berakhirnya proyek Sustain tidaklah berarti bahwa langkah pembaruan di Mahkamah Agung juga akan berhenti, namun akan terus berlanjut dengan mengembangkan pondasi yang telah diletakan dalam kolaborasi Mahkamah Agung dengan SUSTAIN. Terima kasih dan penghargaan kepada Uni Eropa dan UNDP atas kerja sama yang telah terjalin selama lima tahun. Saya yakin kerja bersama ini mewujudkan keadilan dengan penguatan pada instansi peradilan. Kata Hatta Ali di akhir sambutannya. Acara ini dihadiri oleh Pimpinan Mahkamah Agung, Hakim Agung, para Pejabat Eselon 1 dan 2 pada Mahkamah Agung, Kepala Perwakilan UNDP Indonesia, Plt Duta Besar Uni Eropa European untuk Indonesia, pers, dan undangan lainnya. Pada kesempatan yang sama juga dilaksanakan diskusi publik dengan judul Mewujudkan Peradilan yang Transparan dan Akuntabel: Tantangan dan Keberhasilan. Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial, Dr. Sunarto, SH., MH., menjadi salah satu pembicara pada acara yang dimoderatori oleh P. Tri Agung Kristanto, Wakil Pemimpin Redaksi Harian Kompas. Selain Sunarto, hadir juga Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Dr. Laode Muhammd Syarif, SH., LLM, , Penasihat Senior Proyek Sustain Gilles Blanchi, Sekretaris Jenderal Transparency Internasional Indonesia Dadang Trisasongko, dan Harry Ponto, SH., LL.M selaku advokat senior sebagai pembicara. (azh/RS)
    | Selengkapnya |
  • MAHKAMAH AGUNG SELENGGARAKAN FGD RANCANGAN PEDOMAN KEPAILITAN DAN PKPU
    Senin, 15 Juli 2019 13:23 WIB.
    Jakarta " Humas : Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial bpk Dr. H. Muhammad Syarifuddin, S.H., M.H. pada hari Senin 15 Juli 2019 membuka Focus Group Discussion (FGD) Rancangan Pedoman Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) di Grand Mercure Jakarta. Kegiatan FGD diselenggarakan Mahkamah Agung melalui Kelompok Kerja (Pokja) Kemudahan Berusaha yang telah menyusun draf pedoman Kepailitan dan PKPU. Pada proses FGD ini, bpk. Dr.H. Muhammad Syarifuddin, S.H., M.H. meminta agar peserta FGD yang terdiri dari akademisi, advokat, dan kurator memberikan masukan, kritik maupun tambahan agar Pedoman Kepailitan dan PKPU dapat menjawab kebutuhan praktik di Pengadilan Niaga. Setelah FGD dibuka, Wakil Ketua Pokja Bpk. Syamsul Maarif, S.H., LL.M., Ph.D. memberikan catatan proses penyelesaian perkara kepailitan yang nilai recoverynya rendah dibandingkan negara-negara maju dan kurang lengkapnya data mengenai informasi pemberesan boedel pailit sehingga berpengaruh terhadap survey bank dunia mengenai easy of doing business di Indonesia. Untuk itu, pedoman ini diharapkan menjadi pegangan hakim dan para kurator dalam melaksanakan penyelesaian perkara kepailitan. Draf pedoman ini dibagi menjadi 2 (dua) bentuk yakni pertama, Proses Pemeriksaan Permohonaan Pernyataan Pailit dan PKPU, kedua, Proses Penanganan Perkara Kepailitan dan PKPU Setelah Putusan Pernyataan Pailit dan PKPU sebagaimana disampaikan bpk. Agus Subroto, S.H., M.Hum. Kapusdiklat Teknis/Anggota Pokja yang menjadi moderator jalannya FGD. Para advokat/kurator/akademisi yang hadir memberikan masukan terkait sejumlah hal mengenai perbedaan persepsi dalam praktik, proses yang dapat menghambat penyelesaian pemberesan, keterkaitan dengan penegakan hukum dalam proses pidana, dan lain sebagainya. Pokja akan menindaklanjuti sejumlah masukan dalam draf pedoman kepailitan dan PKPU melalui pembahasan internal pada pertemuan berikutnya dengan harapan perubahan draf segera dapat diserahkan pada pimpinan Mahkamah Agung. (Humas)
    | Selengkapnya |
  • Berita Terbaru Badan Peradilan Umum

  • EVALUASI KINERJA MELALUI TELECONFERENCE
    Rabu, 10 Juli 2019
    Jakarta, 10 Juli 2019, Dalam rangka efektifitas pelayanan dan pembinaan terhadap Pengadilan Tinggi dan satker di bawahnya, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dalam hal ini Direktur Jenderal dan para pejabat eselon II mengadakan evaluasi kinerja melalui teleconference. Kegiatan dilaksanakan tanggal 9 dan 10 Juli 2019, bertempat di ruang rapat Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum lantai 3. Pada tanggal 9 Juli 2019 , teleconference terhadap 3 (tiga) Satker, yaitu PT Jayaputra, PT Surabaya dan PT Pekan Baru. Kemudian dilanjutkan hari Rabu tanggal 10 Juli 2019, teleconference dengan PT Makassar, PT Bengkulu, PT Mataram dan PT Banjarmasin  
    Selengkapnya
  • DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM MENGUCAPKAN TURUT BERDUKA CITA ATAS MENINGGALNYA PUTRA YM KETUA MAHKAMAH AGUNG RI
    Jumat, 21 Juni 2019
    Selengkapnya
  • HALAL BIHALAL PEJABAT/PEGAWAI MARI DI GEDUNG SEKRETARIAT MAHKAMAH AGUNG RI 1440 H
    Selasa, 11 Juni 2019
    Jakarta, 11 Juni 2019 pukul 09.00 WIB, dilaksanakan Halal Bihalal Pejabat/Pegawai MARI di Gedung Sekretariat Mahkamah Agung RI Acara ini dihadiri oleh Sekretaris Mahkamah Agung RI dan para pejabat serta pegawai MARI di Gedung Sekretariat Mahkamah Agung RI.
    Selengkapnya
  • PENINGKATAN KUALITAS TENAGA TEKNIS BAGI PANITERA PENGGANTI
    Kamis, 16 Mei 2019
    Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum M.A.R.I menyelenggarakan Kegiatan Peningkatan Kualitas Tenaga Teknis bagi Panitera Pengganti pada tanggal 10 s.d. 12 April 2019. Acara dilaksanakan di Hotel Golden Tulip Kota Banjarmasin dan dibuka oleh Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Dr. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., MM. yang diikuti oleh 50 (lima puluh) orang peserta Panitera Pengganti Pengadilan Negeri dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Banjarmasin dengan Narasumber Dr. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., MM. (Direktur Binganis), H. Heru Pramono, S.H., M.Hum (Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin), H. Adi Wahyono, S.H., M.Hum. (Panitera PT Kupang) dan Tavip Dwi Jatmiko, S.H., M.H. (Panitera PN Jakbar) dengan tujuan untuk meningkatkan kemampuan teknis para Panitera Pengganti Pengadilan Negeri dalam melaksanakan tugas sehari-hari. (TPU)
    Selengkapnya
  • SHORTCOURSE PEDOMAN PENYELESAIAN PERKARA HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HKI)
    Kamis, 16 Mei 2019
    Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum M.A.R.I. bekerjasama dengan Japan International Cooporation Agency (JICA) pada tanggal 28 s.d. 30 April 2019 menyelenggarakan Kegiatan Shortcourse Pedoman Penyelesaian Perkara Hak Kekayaan Intelektual (HKI), bertempat di Natsepa Resort & Conference Center Ambon yang diikuti oleh 30 (tiga puluh) orang peserta. Kegiatan Pembinaan dibuka oleh Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Bapak Dr. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., MM. dilanjutkan dengan pembinaan. Peserta Kegiatan mendapatkan materi mengenai Pengantar HKI Secara Umum, Pengantar HKI di Indonesia, Rahasia Dagang dan Sesi Tanya Jawab dari para pemateri yang berkompeten di bidangnya yaitu Yugo Ishigami, Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H., Didik Trisulistya, S.H., M.H. (MRF)
    Selengkapnya

Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas

Dengan motto "TANGGUH" Tanggung Jawab, Adil, Ngayomi, Gigih, Unggul, Harmonis Pengadilan Negeri Bengkayang selalu berusaha meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan kepuasan para pencari keadilan dalam rangka mewujudkan badan peradilan yang agung.