Info Delegasi
Pengadilan Tinggi
Logo Pengadilan Negeri Bengkayang

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pengadilan Negeri Bengkayang

Jalan Guna Baru Trans Rangkang Kabupaten Bengkayang Telp. (0562) 4442052 - Fax. (0562) 4442053

Email : pnbengkayang2008@gmail.com Delegasi : perdata.pnbengkayang@gmail.com

Sistem Informasi Pengawasan MA-RISistem Informasi Penelusuran Perkara


Website Pengadilan Negeri Bengkayang

Website Pengadilan Negeri Bengkayang merupakan implementasi dari Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I Nomor : 1-144/KMA/SK/I/2011 Tentang Pedoman Pelayanan Informasi Di Pengadilan dan sudah sesuai dengan Surat Dirjen Badilum No. 362/DJU/HM.02.3/IV/2015 Tentang Standarisasi Website Pengadilan

Website Pengadilan Negeri Bengkayang

Kawasan Zona Anti Gratifikasi Pengadlan Negeri Bengkayang

Kawasan Zona Anti Gratifikasi Pengadlan Negeri Bengkayang

Pembangunan Zona Integritas Pengadilan Negeri Bengkayang

Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani merupakan program dan upaya Negara/Pemerintah Republik Indonesia untuk mewujudkan instansi pemerintah yang bebas dari korupsi, dan menjadi birokrasi yang bersih dan melayani melalui penerapan area-area perubahan yang merupakan “Road Map” Reformasi Birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
Pembangunan Zona Integritas Pengadilan Negeri Bengkayang

SI MAYA

Assisten Virtual Pengadilan Negeri Bengkayang

Si Maya adalah salah satu terobosan inovasi Pengadilan Negeri Bengkayang dalam meningkatkan pelayanan informasi di Pengadilan Negeri Bengkayang. Pengguna Jasa Layanan dapat menghubungi SI MAya pada media Whatsapp 089520177555. SI Maya segera merespon pertanyaan Bapak/Ibu dengan cepat.

Assisten Virtual Pengadilan Negeri Bengkayang

Akreditasi Penjaminan Mutu

Dengan Mengucapkan Puji Syukur Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Pengadilan Negeri Bengkayang Berhasil Meraih Predikat Akreditasi A Excellent

Akreditasi Penjaminan Mutu

Sistem Informasi Penelusuran Perkara

Dapatkan informasi Perkara di Pengadilan Negeri Bengkayang dimana saja dan kapan saja melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) secara online

Sistem Informasi Penelusuran Perkara

E-Court ( Electronic Justice System )

Layanan E-Court adalah Layanan Pengguna Terdaftar Untuk Pendaftaran Perkara Secara Online, Pembayaran Biaya Panjar Perkara Secara Online dan Pemanggilan Secara Online. Layanan permohonan menggunakan E-Court digunakan untuk Advokat / Pengacara yang ingin mendaftarkan Gugatan secara Online.

E-Court ( Electronic Justice System )

Anda dapat menggunakan ERATERANG. Apa itu Eraterang?

Eraterang / Surat Keterangan Elektronik adalah layanan permohonan Surat Keterangan secara elektronik yang dapat diakses oleh Pemohon dimanapun ia berada selama memiliki akses internet. Jenis Surat Keterangan yang dilayani melalui Eraterang meliputi ; Surat Keterangan Tidak Dinyatakan Pailit, Surat Keterangan Tidak Pernah Dipidana dan Surat Keterangan Tidak Sedang Dicabut Hak Pilihnya.

Anda dapat menggunakan ERATERANG. Apa itu Eraterang?

Sistem Informasi Pengawasan Mahkamah Agung

SIWAS ditujukan untuk Anda yang memiliki informasi dan ingin melaporkan suatu perbuatan berindikasi pelanggaran yang terjadi di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia atau Peradilan di bawahnya.
Penanganan Whistleblowing tidak melayani pengaduan saudara yang berkaitan dengan masalah perkara.
Sistem Informasi Pengawasan Mahkamah Agung

Bebas Biaya Perkara Bagi Masyarakat Tidak Mampu

Anda Yang Kurang Mampu Berhak Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum Secara Cuma-cuma

Bebas Biaya Perkara Bagi Masyarakat Tidak Mampu
Penayangan Video Informasi Mengenai Gugatan Sederhana.
Video Informasi Gugatan Sederhana
Website Pengadilan Negeri Bengkayang sudah menggunakan fitur aksesbilitas bagi difabel. Salah satunya adalah anda dapat mendengarkan teks yang telah di seleksi. Sehingga memudahkan anda membaca informasi yang kami sediak
Fitur Aksesibilitas Bagi Difabel

Template Website ini merupakan standarisasi website untuk seluruh badan peradilan di bawah naungan Mahkamah Agung

Dengan motto "TANGGUH" Tanggung Jawab, Adil, Ngayomi, Gigih, Unggul, Harmonis Pengadilan Negeri Bengkayang selalu berusaha meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan kepuasan para pencari keadilan dalam rangka mewujudkan badan peradilan yang agung.

JADWAL PERSIDANGAN HARI INI

  • Tanggal No. Perkara Sidang Keliling Ruangan Agenda
    Kamis, 21 Jan. 2021 20/Pdt.G/2020/PN Bek Tidak RUANG SIDANG JUSTISIA Pemeriksaan Setempat
  • Tanggal No. Perkara Sidang Keliling Ruangan Agenda
    Kamis, 21 Jan. 2021 1/Pdt.G/2021/PN Bek Tidak RUANG SIDANG JUSTISIA Upaya Perdamaian
Total : 2 persidangan.

Sistem Informasi Penelusuran Perkara

SIPPAplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), merupakan aplikasi administrasi dan penyediaan informasi perkara baik untuk pihak internal pengadilan, maupun pihak eksternal pengadilan. Pengunjung dapat melakukan penelusuran data perkara (jadwal sidang sampai dengan putusan) melalui aplikasi ini.

Lebih Lanjut

Pencarian Dokumen Putusan di Direktori Putusan Mahkamah Agung

DirPutPencarian cepat Dokumen Putusan di Database Direktori Putusan Mahkamah Agung Agung Republik Indonesia

Pencarian Peraturan Perundangan, Kebijakan Peradilan dan Yurisprudensi

DJIHPencarian cepat peraturan dan kebijakan dalam Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Mahkamah Agung Republik Indonesia

 


  • Berita Terbaru Mahkamah Agung

  • DR. ANDI SAMSAN NGANRO, SH., MH TERPILIH MENJADI WAKIL KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA BIDANG YUDISIAL
    Rabu, 20 Januari 2021 13:36 WIB.
    Jakarta " Humas : Dr. Andi Samsan Nganro, SH., MH terpilih menjadi Wakil Ketua Mahkamah Agung RI bidang Yudisial dalam Sidang Paripurna Khusus Mahkamah Agung Republik Indonesia Pemilihan Wakil Ketua Mahakmah Agung Republik Indonesia Bidang Yudisial pada hari ini Rabu, 20 Januari 2021 bertempat di Ruang Kusumah Atmadja lantai 14 gedung tower Mahkamah Agung. Proses pemilihan dipimpin langsung oleh Ketua Mahkamah Agung Dr. M. Syarifuddin, SH., MH, dalam pidatonya KMA mengatakan bahwa Jabatan Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Yudisial telah kosong sejak saya terpilih dan mulai menjabat sebagai Ketua Mahkamah Agung pada bulan April 2020 yang lalu. Kekosongan jabatan tersebut harus segera diisi, karena fungsi yudisial memegang peranan vital dalam roda organisasi di Mahkamah Agung, yaitu di bidang teknis penanganan perkara. Lebih lanjut M. Syarifuddin menyatakan meskipun ada tata cara yang sedikit berbeda, dalam rangka menyesuaikan dengan protokol pencegahan Covid-19, namun tidak memengaruhi keabsahan dari proses pemilihan yang dilangsungkan, karena mekanisme proses pemilihan tetap sama dan mengacu pada Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 09/KMA/SK/I/2021 tanggal 14 Januari 2021 tentang Tata Tertib Pemilihan Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial. Berbeda dalam pemilihan sebelumnya, seluruh hakim Agung yang hadir diminta untuk mengisi daftar hadir dan Formulir bersedia atau tidak dicalonkan menjadi Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial. Hasilnya terdapat lima orang Hakim Agung yang bersedia dicalonkan sebagai Wakil Ketua Mahkamah Agung yaitu : 1. Dr. H. Amran Suadi,SH.,MH.,MM 2. Dr.Suhadi,SH.,MH 3. Dr.Andi Samsan Nganro,SH.,MH 4. Dr. Irfan Fachruddin, SH.,CN 5. Dr.H. Zahrul Rabain,SH.,MH Pemilihan yang dilakukan sejak pukul 10.00. WIB tersebut dilakukan dalam dua putaran. Putaran pertama menempatkan Dr. Andi Samsan Nganro sebagai peraih suara terbanyak 12 suara, disusul oleh Dr. Amran Suadi 8 suara, Dr. Zahrul Rabain 8 suara, Dr. Suhadi dengan 7 suara dan Dr. Irfan Fachruddin 4 suara. Namun karena belum memenuhi kuorum, maka Ketua Mahkmah Agung memutuskan dilakukan pemilihan putaran kedua. Dalam putaran kedua, seluruh hakim agung melaksanakan pemilihan yang dilaksanakan secara terbuka, bebas dan rahasia. Putaran kedua ini, para Hakim Agung hanya memilih satu di antara tiga nama calon yang mendapatkan suara terbanyak pada putaran pertama, yaitu Hakim Agung Andi Samsan Nganro, Hakim Agung Amran Suadi dan Hakim Agung Zahrul Rabain. Pada pemilihan putaran kedua Dr. Andi Samsan Nganro, SH., MH secara resmi terpilih menjadi Wakil Ketua Mahkamah Agung bidang Yudisial dengan perolehan suara sebanyak 20 suara mengungguli dari para pesaingnya yaitu Dr. Zahrul Rabain 17 suara dan Dr. Amran Suadi sebanyak 3 suara. Dalam sambutan sebagai Wakil Ketua Mahkamah Agung bidang Yudisial terpilih Dr. Andi Samsan Nganro, SH., MH mengucapkan terimakasih kepada para Hakim Agung yang telah berkenan memberikan suaranya,ini merupakan suatu amanah dan tanggung jawab yang besar,mari kita bersatu dan bersama-sama untuk membangun Mahkamah Agung. Diakhir acara Sidang Paripurna Khusus Mahkamah Agung Republik Indonesia Pemilihan Wakil Ketua Mahakmah Agung Republik Indonesia Bidang Yudisial, Ketua Mahkamah Agung Dr. M. Syarifuddin, SH., MH mengucapkan selamat kepada Yang Mulia Dr. Andi Samsan Nganro, SH., MH atas terpilihnya menjadi Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial, semoga dapat mengemban amanah dengan baik dan mampu membawa warna perubahan baru bagi Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya. Sudah menjadi tradisi yang mengakar di lingkungan Mahkamah Agung bahwa setelah selesai proses pemilihan, semua kembali bersatu untuk bersama-sama memajukan Mahkamah Agung dan lembaga peradilan. Dan agar senantiasa melakukan inovasi dan perubahan yang mendorong pada upaya percepatan penyelesaian perkara di Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya, melalui pemanfaatan teknologi informasi. (Humas)
    | Selengkapnya |
  • KETUA MAHKAMAH AGUNG MENGHADIRI PERTEMUAN TAHUNAN INDUSTRI JASA KEUANGAN 2021 SECARA VIRTUAL
    Jumat, 15 Januari 2021 12:59 WIB.
    Jakarta " Humas : Ketua Mahkamah Agung Dr. M. Syarifuddin, SH., MH, menghadiri acara Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan 2021 yang diselenggarakan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui virtual, pada hari Jumat, 15/1/2021, bertempat di Kediaman Ketua Mahkamah Agung. Acara Otoritas Jasa Keuangan 2021 dibuka oleh Presiden RI Joko Widodo dengan tema Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan 2021 dan Arahan Presiden RI Momentum Reformasi Sektor Jasa Keuangan Pasca COVID " 19 Dalam Percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional Yang Inklusif , kegiatan ini di hadiri para Pimpinan Lembaga, Duta Besar dan para Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II. (Humas)
    | Selengkapnya |
  • KETUA MAHKAMAH AGUNG MELANTIK 5 KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA
    Rabu, 13 Januari 2021 06:14 WIB.
    Jakarta " Humas: Ketua Mahkamah Agung Dr. M. Syarifuddin, SH., MH melantik 5 Ketua Pengadilan Tinggi Agama, pada hari Rabu 13/1/2021, bertempat diruang Kusumaatmadja Lantai 14 gedung Mahkamah Agung. Pelantikan ini berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 279/KMA/SK/XII/2020 tanggal 3 Desember 2020. Adapun kelima Ketua Pengadilan Tinggi Agama yang dilantik yaitu : 1.Dr. H. Bahruddin Muhammad, S.H., M.H. sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung; 2.Drs. H. M. Alwi Mallo, M.H. sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang; 3.Dr. Drs. H. Abu Huraerah, S.H., M.H. sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar 4.Dr. H. Empud Mahpudin, S.H., M.H. sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Agama Mataram; 5.Dr. H. Syahril, S.H., M.H. sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palu. Demi Allah saya bersumpah, bahwa saya akan memenuhi kewajiban sebagai Ketua Pengadilan Tinggi dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta berbakti pada nusa bangsa, ucap kelima Ketua Pengadilan Tinggi Agama di hadapan Ketua Mahkamah Agung. Dalam sambutannya, Ketua Mahkamah Agung mengatakan dalam ranah yudikatif, pimpinan pengadilan merupakan pimpinan yang khas dan berbeda dengan pimpinan organisasi atau institusi yang lain. Selain harus memiliki kemampuan manajerial dan leadership yang baik, juga menguasai bidang teknis administrasi, keuangan, kepegawaian serta Teknologi Informasi, Pimpinan pengadilan juga dituntut menguasai dan terampil di bidang teknis yuridis dan praktek hukum di lingkungan peradilannya, baik hukum formil maupun hukum materiil, mulai dari awal proses berperkara hingga proses eksekusi. Singkat kata, seorang pimpinan peradilan haruslah tampil sebagai manajer sekaligus begawan hukum yang menguasai norma-norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang selalu berkembang dari waktu ke waktu. Lebih lanjut M. Syarifuddin mengutarakan dalam struktur peradilan kita, Pengadilan Tingkat Banding merupakan voorpost atau kawal depan Mahkamah Agung di lingkungan peradilan tingkat banding dan peradilan di bawahnya, terutama dalam fungsi pengawasan dan pembinaan. Untuk itu saya berpesan agar fungsi kawal depan itu dapat terus dioptimalkan dengan membina para hakim maupun aparatur peradilan tingkat pertama dan tingkat banding, sehingga permasalahan-permasalahan yang muncul di pengadilan tingkat pertama maupun pengadilan tingkat banding cukup diselesaikan oleh Pengadilan Tingkat Banding. Apabila Pengadilan Tingkat Banding tidak dapat menyelesaikannya, barulah Ketua Pengadilan Tingkat Banding berkirim surat ke Mahkamah Agung untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Diakhir sambutannya KMA menyatakan mengajak kita bersama-sama menyadari bahwa jabatan ini pada hakikatnya adalah amanah, di dalamnya terkandung nilai-nilai pengabdian dan pengorbanan, oleh karena itu dibutuhkan tingkat keikhlasan yang tinggi dalam menjalankannya. Seorang pemimpin harus berjiwa selfless dalam arti melepaskan kepentingan individu, dan tidak berwatak self-centered yang merupakan cermin dari keegoisan. Serta bekerja dengan ikhlas akan menjadikan seorang pemimpin sadar bahwa jabatan kepemimpinan pada hakikatnya bukanlah segala-galanya, melainkan hanya titipan dari Allah yang kelak akan dipertanggungjawabkan di hadapan-Nya. Acara pelantikan ini, juga dihadiri oleh Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial, para Ketua Kamar, Pejabat Eselon I dilingkungan Mahkamah Agung, serta Dharmayukti Karini Mahkamah Agung dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. (Humas)
    | Selengkapnya |
  • SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG MEMBUKA RAPAT PERSIAPAN PELAKSANAAN EVALUASI REFORMASI DAN EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2020
    Rabu, 13 Januari 2021 02:25 WIB.
    Jakarta " Humas : Sekretaris Mahkamah AgungDr. H. Hasbi, M.H.Dengan didampingi Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung, Dirjen Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung, Sekertaris Badan Pengawasan Mahkamah Agung dan Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi Mahkamah Agung membuka acara webinar Persiapan Pelaksanaan Evaluasi Reformasi dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Tahun 2020 dengan Tim Evaluator Kementerian PAN dan RB yang dipimpin Sekretaris Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan, Kementerian PANRB, Bapak Agus Uji Hantara dan tim kelompok kerja Reformasi Birokrasi dan Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya, bertempat di Command Center Mahkamah Agung, pada hari ini Rabu 13/1/2021. Dalam sambutannya Sekretaris Mahkamah Agung mengatakan bahwa Pelaksanaan Evaluasi Reformasi Birokrasi dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja pada Mahkamah Agung Tahun 2020 baik secara langsung maupun daring dalam keadaan sehat walafiat.Semangat reformasi birokrasi telah kita wujudkan sejak awal tahun 2020, meskipun dalam situasi pandemi covid -19 telah mewabah sejak Februari 2020, namun berbagai program-program yang telah kita rencanakan, dapat terlaksana dengan baik dengan berbagai penyesuaian. Mulai dari rapat-rapat yang dilakukan secara daring untuk merumuskan berbagai kebijakan baik di bidang teknis perkara maupun kesekretariatan seperti penetapan protokol persidangan dan keamanan dalam lingkungan pengadilan, penetapan kelas jabatan, kenaikan tunjangan kinerja pegawai dan insentif bagi para Aparatur unit kerja berpredikat WBK/WBBM, peningkatan kelas pengadilan, kemudian berbagai kegiatan seperti pengisian jabatan tinggi melalui seleksi terbuka dan seleksi CPNS, berbagai program pendidikan dan pelatihan yang dilaksanakan untuk peningkatan kompetensi teknis dan manajerial seluruh aparatur Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya, pelaksanaan monitoring dan evaluasi capaian kinerja dan target organisasi, bahkan pembinaan dari para Pimpinan melaluicommand centerMahkamah Agung. Selain dalam negeri, kiprah Mahkamah Agung dalam dunia internasional melalui kerjasama dan koordinasi dengan mitra luar negeri tetap terjalin, demi peningkatan sinergitas dan mewujudkan kinerja yang lebih baik, pelayanan publik yang berkualitas dan sistem peradilan yang lebih baik. Antara lain dengan penandatanganan Nota Kesepahaman antara Mahkamah Agung,Federal Court of AustraliadanFamily Court of Australiauntuk memperkuat kerja sama Lembaga Peradilan kedua negara yang telah terjalin selama 16 tahun dengan berbagai inovasi dan pengembangan Teknologi Informasi yang sangat banyak pada tahun sebelumnya, demi mewujudkan Peradilan Modern Berbasis Teknologi Informasi untuk Melayani, telah mendorong Mahkamah Agung untuk tetap berkinerja memberikan pelayanan berkualitas kepada para masyarakat. Mahkamah Agung mendorong peningkatan implementasie-court,dan khususnyae-litigationpada pengadilan sehingga pandemiCovid-19tidak menghambat jalannya persidangan dan para pencari keadilan senantiasa mendapatkan haknya selama tahun 2020 yang lalu. Mahkamah Agung khususnya pengadilan yang mendorong pada praktek peradilan yang modern yaitu penerapan administrasi perkara dan persidangan secara elektronik, semakin membuka akses publik terhadap keadilan dan menjadikan lembaga peradilan yang lebih transparan dan akuntabel. Atas komitmen bersama, mulai dari Pimpinan Mahkamah Agung sampai dengan Aparatur pengadilan, dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, Mahkamah Agung meraih beberapa prestasi selama tahun 2020, antara lain: Mahkamah Agung menerima Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk yang kedelapan kali secara berturut-turut; Mahkamah Agung meraih dua penghargaan pada BMN Awards yang disampaikan Kementerian Keuangan pada Rapat Kerja Nasional Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Tahun 2020, yaitu Juara Kesatu untuk kategori Peningkatan Tata Kelola Berkelanjutan (Inovasi Teknologi Informatika Pengelolaan Barang Milik Negara) melalui penerapan Sistem Informasi Perlengkapan Mahkamah Agung (SIPERMARI), serta peringkat pertama di kelompok ketiga untuk kategori kualitas pelaporan BMN yang mencakup aspek pengawasan serta pengendalian maupun efektivitas perencanaan kebutuhan; Juara kedua Kategori-1 dalam hal Perencanaan Kebutuhan, Pelayanan Pengadaan Pegawai, Kepangkatan dan Pensiun; Ketua Mahkamah Agung menerima penghargaan Pemimpin Perubahan, karena telah berhasil mewujudkan zona integritas pada unit-unit kerjanya; serta Mahkamah Agung meraih Rekor Muri Mengenai Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Terbanyak Secara Daring Dalam 1 Tahun. Meskipun capaian tersebut kita rasa sudah cukup baik, tetapi kita jangan cepat berpuas diri, selalu ada ruang untuk peningkatan. Kita membutuhkan evaluasi untuk mengetahui apakah program kerja dan kebijakan yang dibuat telah tepat sasaran, efektif dan efisien, dan berbagai rekomendasi berguna untuk pengembangan selanjutnyasetelah kegiatan penilaian mandiri reformasi birokrasi Mahkamah Agung telah kita tutup pada bulan Juni yang lalu, kira membutuhkan verifikasi dan validasi dari tim evaluator nasional dalam hal ini Kementerian PANRB. Sebagaimana ke-94 pengadilan yang berhasil meraih predikat WBK/WBBM pada tahun 2020, sebagai unit pembina dari pengadilan-pengadilan tersebut, Mahkamah Agung membutuhkan evaluasi yang objektif dan mendalam atas pelaksanaan reformasi birokrasi demi peningkatan kapasitas dan akuntabilitas organisasi, pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, serta peningkatan kualitas pelayanan publik,saya sampaikan juga bahwa komitmen Aparatur Mahkamah Agung dalam melaksanakan reformasi birokrasi, sama sekali tidak kalah dari komitmen dan semangat Aparatur di pengadilan. Dengan rentang tanggung jawab dan beban kerja yang lebih besar, masing-masing anggota pokja ini dengan giat mengikuti kegiatan-kegiatan pokja RB dan pembangunan ZI, dan mensosialisasikan reformasi birokrasi melalui pengadopsian nilai-nilai RB pada program kerja unitnya masing-masing. Komitmen tersebut juga akan dibuktikan dengan kehadiran para Pimpinan Unit untuk mempresentasikan pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada unit Eselon I, terlepas dari kesibukan masing-masing Bapak/Ibu para Pimpinan unit Eselon I di Mahkamah Agung. Para Pejabat Eselon I pada Mahkamah Agung adalah para Penanggung Jawab atas perencanaan, pelaksanaan sampai dengan evaluasi dan pelaporan RB pada unit kerjanya masing-masing. Mengingat pada hari ini akan dilaksanakan juga Evaluasi atas akuntabilitas kinerja, maka berbagai dokumen-dokumen SAKIP, yakni dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU), Renstra Mahkamah Agung, Rencana Kinerja Tahunan (PKT) MA dan dokumen Perjanjian Kinerja (PK) MA telah kami persiapkan, pada saat evaluasi SAKIP akan kami sampaikan capaian-capaian kinerja Mahkamah Agung selama tahun 2020 berdasarkan Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan serta langkah-langkah yang telah dilakukan Mahkamah Agung dalam rangka meningkatkan kualitas implementasi SAKIP di seluruh unit kerja baik di pusat maupun di daerah. Akhirnya, dengan mengucapkanBismillahirrahmanirrahim,acara Pelaksanaan Evaluasi Reformasi Birokrasi dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Tahun 2020 secara resmi di buka oleh Sekretaris Mahkamah AgungDr. H. Hasbi, M.H.kegiatan webinar ini kerjasama Mahkamah Agung RI dengan Tim Evaluator Kementerian PANRB dalam rangka Persiapan Pelaksanaan Evaluasi Reformasi dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Tahun 2020. (Humas)
    | Selengkapnya |
  • SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG MELANTIK 3 PIMPINAN TINGGI PRATAMA, 2 HAKIM TINGGI PENGAWAS DAN 14 JABATAN FUNGSIONAL
    Jumat, 08 Januari 2021 08:06 WIB.
    Jakarta " Humas : Sekretaris Mahkamah Agung Dr. Hasbi, MH melantik 3 Pimpinan Tinggi Pratama, 2 Hakim Tinggi Pengawas dan 14 Jabatan Fungsional dilingkungan Mahkamah Agung, pada Hari Jumat, 8/1/2021, bertempat digedung Tower Mahkamah Agung Lantai2. Dalam sumpahnya para pejabat yang dilantik berjanji akan setia dan taat pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang"undangan. Mereka juga berjanji akan menjunjung tinggi etika jabatan dan akan bekerja dengan sebaik-baiknya dan dengan rasa penuh tanggung jawab. Adapun 3 Pimpinan Tinggi Pratama yang dilantik yaitu : Aviantara, SH., M.Hum sebagai Inspektur Wilayah I pada Badan Pengawasan Sugitanto, SH sebagai Inspektur Wilayah II pada Badan Pengawasan Dr. H. Achmad Zainullah, SH., MH sebagai Inspektur Wilayah IV pada Badan Pengawasan Sedangkan 2 Hakim Tinggi Pengawas yang dilantik adalah : Susilowati, SH., MH Dr. Dra. Hj. Lilik Muliana, MH Dan 14 Jabatan Fungsional yang dilantik antara lain : Sri Kamala Dewi, SH.,MH sebagai Auditor Madya Sutriadi, SH.,MH sebagai Arsiparis Ahli Madya Sandrayana Sangkala, SH.,MH sebagai Widyaiswara Ahli Madya Abu Sameh, SE.,MM.,Ak sebagai Auditor Muda Mulia Karyadi, S.T.,MM sebagai Auditor Muda Yanalia Nurmawati, SE.,SH.,M.Ak sebagai Auditor Muda Chiara Alamanda, S.T sebagai Analis Kepegawaian Muda Neneng Siti Fatimah, S.T sebagai Analis Kepegawaian Muda Suntoyo, SH sebagai Analis Kepegawaian Muda Narti Sri Sugiarti, SE sebagai Analis Kepegawaian Muda Rizqi Hendrawan, S.Kom sebagai Analis Kepegawaian Pertama Khafida Handasah, SH., MH sebagai Analis Kepegawaian Pertama Ridwan AR, S.Kom sebagai Analis Kepegawaian Pertama Sentosawati Catur Putri, S.IP sebagai Perencana Ahli Pertama Acara Pelantikan tersebut juga dihadiri oleh Pejabat Eselon I, II dan III di Lingkungan Mahkamah Agung dengan tetap menerapkan protokol kesehatan (Humas)
    | Selengkapnya |

Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas

Dengan motto "TANGGUH" Tanggung Jawab, Adil, Ngayomi, Gigih, Unggul, Harmonis Pengadilan Negeri Bengkayang selalu berusaha meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan kepuasan para pencari keadilan dalam rangka mewujudkan badan peradilan yang agung.